Diduga 34 Titik Parkir di Sungai Penuh Bocor, DPRD Soroti Potensi Kebocoran PAD

JAMBIUPDATE.CO, SUNGAI PENUH – Data pengelolaan parkir di Kota Sungai Penuh kini menjadi sorotan publik. Sebanyak 34 titik parkir resmi di wilayah Kota Sungai Penuh diduga mengalami kebocoran pendapatan dalam skala besar, yang berpotensi merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Informasi tersebut disampaikan oleh salah satu anggota DPRD Kota Sungai Penuh kepada awak media mengungkapkan bahwa dugaan kebocoran terjadi hampir di seluruh titik parkir yang dikelola oleh pihak terkait.

BACA JUGA: Bupati Bungo Larang Pesta Perayaan Tahun Baru 2026, Sanksi Menunggu Jika Melanggar

“Kami menerima banyak laporan dari lapangan. Dari 34 titik parkir yang ada, hampir semuanya diduga mengalami kebocoran. Ini tentu sangat memprihatinkan karena parkir merupakan salah satu sumber PAD,” ujarnya.

Menurutnya, lemahnya pengawasan serta sistem pengelolaan parkir yang tidak transparan menjadi faktor utama terjadinya kebocoran. Di beberapa lokasi, penerapan karcis parkir disebut tidak konsisten, bahkan setoran yang masuk ke kas daerah diduga jauh dari potensi pendapatan sebenarnya.

BACA JUGA: Polres Bungo Bekuk Dua Pelaku TPPO, Bos Tempatnya dalam Pengejaran

Anggota DPRD tersebut menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa dianggap sepele. Jika dibiarkan berlarut-larut, kebocoran pendapatan akan terus terjadi dan berdampak langsung pada kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan serta pelayanan publik.

“Kami mendorong agar dilakukan evaluasi menyeluruh, termasuk audit terhadap pengelolaan parkir. Ini harus dibenahi secara serius,” tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kota Sungai Penuh belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan kebocoran pendapatan parkir tersebut. Meski demikian, DPRD memastikan persoalan ini akan dibawa ke forum resmi untuk segera ditindaklanjuti.

BACA JUGA: Resmi! Enam PPPK di Kota Jambi Jadi Kepala Sekolah Negeri, Ini Nama dan Sekolahnya

Dugaan kebocoran di puluhan titik parkir ini pun mulai menyita perhatian masyarakat. Publik mendesak agar pengelolaan parkir di Kota Sungai Penuh dilakukan secara lebih profesional, transparan, dan akuntabel demi menjaga kepercayaan masyarakat serta mengoptimalkan pendapatan daerah.

Demikian juga Kadis Perhubungan Kota Sungai Penuh dikonfirmasi belum memberikan tanggapan. 

Sebelumnya Wako Alfin menekan agar pengelolaan parkir oleh Dishub lebih tertib. Hdp)