Pemkot Jambi Gandeng Kota Malang, Digitalisasi Pajak Jadi Kunci Dongkrak PAD

JAMBIUPDATE.CO, MALANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi terus melakukan terobosan strategis guna memperkuat kemandirian fiskal daerah. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah menjalin kolaborasi lintas daerah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui transformasi digital pada sektor pajak dan retribusi.

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) antara Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M, dan Wali Kota Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM, tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan. Penandatanganan berlangsung di Balai Kota Malang, Senin (12/1/2026).

BACA JUGA: Derby Tanjung Jabung Memanas, Tanjab Barat Taklukkan Tanjab Timur 1-0

Sebagai tindak lanjut dari MoU tersebut, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi langsung menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang. Kerja sama ini berfokus pada replikasi dua aplikasi unggulan milik Kota Malang, yakni PERSADA dan VESOP, yang akan diimplementasikan di Kota Jambi.

PKS tersebut ditandatangani oleh Kepala BPPRD Kota Jambi, Dr. H. Ardi, SP, M.Si, dan Kepala Bapenda Kota Malang, Moh. Sulthon, S.Sos, M.M.

Wali Kota Jambi, Maulana, menjelaskan bahwa pemilihan Kota Malang sebagai mitra didasari oleh kesamaan karakteristik daerah. Baik Kota Jambi maupun Kota Malang sama-sama bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa sebagai penggerak utama perekonomian, khususnya sektor perhotelan dan kuliner.

BACA JUGA: Baru Bebas Bersyarat, Pria di Jambi Diamuk Massa Usai Bobol Kotak Amal Masjid

“Kota Jambi dan Kota Malang memiliki kemiripan yang kuat. Kita adalah kota perdagangan dan jasa yang sangat bergantung pada sektor perhotelan dan kuliner. Melalui aplikasi PERSADA ini, kita membangun sistem pendukung optimalisasi pendapatan yang lebih transparan dan akurat,” ujar Maulana.

Ia optimistis penerapan sistem digital tersebut mampu meminimalisir potensi kebocoran pajak sekaligus memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Dengan pengelolaan berbasis teknologi, efektivitas dan akuntabilitas keuangan daerah di Kota Jambi diharapkan meningkat secara signifikan.

Selain kerja sama di bidang fiskal, kunjungan kerja ini juga dimanfaatkan sebagai ajang pertukaran inovasi sosial. Pemkot Jambi turut menjajaki peluang kolaborasi pengembangan program pemberdayaan masyarakat, khususnya penguatan program Kampung Bahagia yang menjadi salah satu prioritas kepemimpinan Wali Kota Maulana.

“Kami melihat di Kota Malang ada program sosial serupa yang sudah berjalan. Kami saling bertukar pikiran untuk menyempurnakan program Kampung Bahagia di Jambi. Banyak potensi kerja sama lain yang bisa dikembangkan, baik di bidang pelayanan publik maupun pembangunan sosial,” tambahnya.

Kunjungan strategis tersebut turut dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kota Jambi, Dr. dr. Hj. Nadiyah, Sp.OG, beserta jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemkot Jambi.

Kerja sama ini menjadi bukti nyata komitmen Pemkot Jambi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Melalui efisiensi berbasis teknologi informasi, Pemkot Jambi berupaya membangun sistem pengelolaan pendapatan daerah yang lebih profesional dan berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Semoga kolaborasi ini membawa manfaat besar bagi kemajuan kedua kota. Kita ingin setiap rupiah pajak yang masuk benar-benar kembali untuk membiayai pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” pungkas Maulana. (hfz)