Tak Rela Besaran PI Jambi Dipangkas, Waka DPRD Faizal Riza Desak Transparansi Saham PetroChina

JAMBIUPDATE.CO, JAMBI – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Faizal Riza, dengan tegas menolak tawaran Participating Interest (PI) sebesar 4,75 persen yang disodorkan oleh PetroChina. Ia mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi untuk tetap konsisten memperjuangkan hak daerah sebesar 10 persen.

"Nama pansusnya saja Pansus PI 10 Persen. Akan menjadi suatu hal yang memalukan jika pada akhirnya kita hanya menerima kesepakatan 4,75 persen," tegas Faizal kepada Jambi Ekspres (8/4/2026).

BACA JUGA: Akibat Efisiensi Anggaran, Disdukcapil Batang Hari Alami Kendala Cetak KTP Elektronik

Mantan Ketua DPRD Tanjung Jabung Barat ini juga mengapresiasi dan terus mendorong langkah Pemprov Jambi yang hingga saat ini masih bertahan di angka 10 persen.

Sikap keras Faizal ini didasari oleh kondisi finansial daerah yang dinilai sedang tidak ideal. Sebagai wakil rakyat yang mengawal kesejahteraan daerahnya, ia menilai angka 6 persen terlalu kecil untuk menutupi kebutuhan pembangunan.

"Kebutuhan kita di Pemerintah Provinsi Jambi saat ini cukup banyak, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus-menerus mengalami penurunan yang memaksa kita melakukan efisiensi," ungkapnya.

BACA JUGA: Gubernur Al Haris Tegaskan Komitmen Penguatan Fiskal dan Pelayanan Publik

Selain itu, Faizal mengingatkan bahwa porsi bagi hasil untuk tingkat provinsi tersebut akan semakin menyusut. "Dana bagi hasil dari PI tersebut nantinya belum final, karena masih harus dibagi lagi porsinya dengan pemerintah kabupaten terkait," tambah Politisi Gerindra ini.

Selain menyoal persentase, Faizal juga menyoroti isu transparansi di tubuh PetroChina. Ia mendesak agar rincian kepemilikan saham perusahaan tersebut dibuka secara terang benderang ke publik.

BACA JUGA: Al Haris Tegaskan Hak Daerah, Jambi Tuntut Participating Interest 10 Persen, PetroChina Tawar 4,75 Persen

"Kepemilikan saham di PetroChina harus dibongkar satu per satu untuk mengetahui siapa saja pemegang sahamnya. Hal ini penting agar daerah bisa mengetahui seberapa besar kontribusi konkret mereka selama ini," ujar Faizal. (aan)