Wali Kota Alfin Sidak Parkir Festival Sungai Penuh, Tarif Rp5 Ribu-Rp10 Ribu Jadi Sorotan

JAMBIUPDATE.CO, SUNGAI PENUH – Keluhan masyarakat terkait dugaan pungutan parkir di luar ketentuan selama Festival Kota Sungai Penuh mendapat respons langsung dari Wali Kota Sungai Penuh, Alfin.

Pada Selasa (10/11/2026) malam, Alfin turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah titik parkir di sekitar lokasi festival.

BACA JUGA: Helen Divonis 0 Tahun dalam Kasus TPPU, Enam Bidang Tanah dan Rp1 Miliar Dirampas Negara

Sidak tersebut dilakukan menyusul laporan pengunjung mengenai dugaan pungutan parkir yang tidak sesuai ketentuan, keberadaan juru parkir (jukir) tanpa identitas resmi, hingga penggunaan badan jalan yang memicu kemacetan dan mengganggu kenyamanan masyarakat.

Dalam peninjauan tersebut, Alfin menegaskan bahwa pengelolaan parkir selama festival harus berjalan tertib. Ia juga mengingatkan agar tarif yang dipungut dari masyarakat tidak melebihi ketentuan pemerintah daerah.

BACA JUGA: Kuasa Hukum Ungkap Alasan Dua Anggota SAD Ikut Penyerangan Mapolres Merangin

"Kita ingin memastikan ketertiban dan kenyamanan masyarakat tetap terjaga. Kemudian, untuk tarif parkir harus sesuai aturan. Tidak boleh di luar ketentuan yang sudah ditetapkan," tegas Alfin di sela-sela sidak.

Kegiatan tersebut turut didampingi Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh, Alfian, bersama tim dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Perhubungan (Dishub).

Namun, persoalan parkir di kawasan festival tidak hanya sebatas keluhan masyarakat. Berdasarkan pantauan di lapangan, pengunjung yang memarkirkan kendaraan dikenakan tarif Rp5.000 untuk sepeda motor dan Rp10.000 untuk mobil.

BACA JUGA: Hasil Operasi Patuh Siginjai 2026, 1.184 Kendaraan Ditilang dan Ribuan Knalpot Brong Disita

Selain besaran tarif, ditemukan pula sejumlah juru parkir yang tidak menggunakan label atau tanda pengenal resmi dari dinas terkait. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai legalitas petugas serta mekanisme pengelolaan lokasi parkir di sekitar festival.

Sebelumnya, keluhan serupa ramai disampaikan masyarakat melalui media sosial. Sejumlah pengunjung mempertanyakan tarif parkir yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan retribusi daerah. Bahkan, ada warga yang mengaku sempat terlibat adu argumen saat mempertanyakan besaran pungutan kepada juru parkir.

Dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif parkir yang menjadi sorotan disebut sebesar Rp2.000 untuk sepeda motor dan Rp3.000 untuk kendaraan roda empat.

Karena itu, masyarakat berharap sidak tersebut tidak berhenti pada peninjauan lapangan semata. Penertiban, pendataan petugas, kejelasan pengelola parkir, serta pengawasan terhadap tarif perlu dipastikan berjalan agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.

Pemerintah Kota Sungai Penuh juga mengimbau pengunjung agar memarkirkan kendaraan di lokasi yang telah ditentukan dan memastikan tempat parkir tersebut merupakan lokasi resmi.

Festival yang digelar untuk memeriahkan HUT ke-18 Kota Sungai Penuh semestinya memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Pengelolaan parkir yang tertib menjadi salah satu hal penting agar kemeriahan acara tidak terganggu persoalan pungutan parkir.(Hdp)