DPRD dan Pemkab Bungo Sepakati KUA-PPAS APBD 2027, Belanja Daerah Tembus Rp1,314 Triliun

JAMBIUPDATE.CO, MUARA BUNGO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bungo resmi menyepakati rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Bungo, Selasa (10/11/2026). Dalam agenda yang sama, DPRD dan Pemkab Bungo juga menyepakati Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Bungo Tahun 2027.

BACA JUGA: Rotasi Jabatan Pemkab Tanjabtim, 9 Pejabat Resmi Dilantik, Ini Daftarnya

Bupati Bungo, H. Dedy Putra, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pembahasan rancangan KUA-PPAS telah melalui serangkaian proses bersama Badan Anggaran DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta seluruh perangkat daerah terkait.

Berdasarkan hasil pembahasan, pendapatan daerah Kabupaten Bungo pada Tahun Anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp1,249 triliun. Sementara itu, penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) diproyeksikan mencapai Rp65,5 miliar. Adapun belanja daerah direncanakan sebesar Rp1,314 triliun lebih.

BACA JUGA: Jelang Puncak Musim Hujan 2026, Kadis PUTR Provinsi Jambi Imbau Warga Jaga Drainase dan Waspadai Titik Rawan Longsor

Dedy Putra menjelaskan, penyusunan postur anggaran tersebut telah mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kemampuan keuangan daerah, skala prioritas pembangunan, hingga aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui anggota DPRD dari masing-masing daerah pemilihan.

Menurutnya, pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif juga menjadi ruang untuk mempertajam berbagai kebijakan strategis pembangunan daerah, khususnya program-program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

BACA JUGA: Malam Dini Hari, Puluhan Mahasiswa Geruduk Polresta Jambi, Desak 8 Rekannya Dibebaskan

“Berbagai pilihan kebijakan strategis dalam pembangunan daerah telah dikupas bersama melalui penajaman skala prioritas terhadap berbagai program dalam RPJMD, termasuk aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat,” ujar Dedy Putra.

Di sisi lain, Bupati mengakui kondisi fiskal daerah masih menghadapi tekanan. Karena itu, pelaksanaan sejumlah program pembangunan harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta kepastian transfer keuangan dari pemerintah pusat.

Ia menegaskan, setelah nota kesepakatan KUA-PPAS ditandatangani, tahapan selanjutnya adalah penyampaian Rancangan APBD Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas bersama DPRD sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Selain itu, kesepakatan Propemperda Tahun 2027 juga menjadi bagian penting dalam agenda paripurna tersebut sebagai landasan perencanaan pembentukan produk hukum daerah pada tahun mendatang.

Menutup sambutannya, Dedy Putra berharap sinergi dan komunikasi antara Pemkab Bungo dan DPRD terus terjaga. Dengan demikian, proses penganggaran maupun pembentukan peraturan daerah dapat berjalan sesuai ketentuan serta mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.(aes)