Progres Pembebasan Lahan Baru 15 Persen, BPJN Jambi Kebut Syarat Bappenas untuk Tol Pijoan-Rengat Fase 1

JAMBIUPDATE.CO, JAMBI - Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Jambi-Rengat, khususnya fase Pijoan-Merlung, masih dihadapkan pada tantangan pembebasan lahan. Saat ini, progres pengadaan lahan untuk ruas tersebut baru menyentuh angka 10 hingga 15 persen.

Plt Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jambi, Jimmy Adwang, menegaskan bahwa percepatan pembebasan lahan menjadi kunci utama untuk melanjutkan proyek strategis tersebut. Menurutnya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menetapkan syarat minimal pembebasan lahan sebelum proyek bisa dieksekusi.

BACA JUGA: Kasus Korupsi Pengadaan Bibit Sapi, Eks Kepala Disbunak Muaro Jambi AR Jadi Tahanan Rumah

"Lahan itu memang menjadi pertimbangan Bappenas untuk segera melegalkan perencanaan jalan tol ruas ini. Target kita tahun depan, apabila status pengadaan lahan kita sudah sampai 50 persen," ujar Jimmy kepada Jambi Ekspres, Kamis (12/11/2026).

Guna mengejar target tersebut, Jimmy menyebut pihaknya sangat membutuhkan dukungan dan kolaborasi penuh dari pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, serta Pemerintah Provinsi Jambi. BPJN Jambi juga segera menggelar rapat koordinasi teknis bersama Direktorat Jalan Bebas Hambatan guna menyusun jadwal percepatan, mengevaluasi dokumen lelang, serta memastikan status ketersediaan lahan secara rinci.

BACA JUGA: Gubernur Al Haris Buka Rakor Infrastruktur Jambi, Tekankan Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah

"Minimal target Desember ini lahan bisa bergerak dari 10 persen. Kalau 50 persen alhamdulillah, jadi tahun depan kita bisa lebih gaspol," tambahnya.

Terkait kendala di lapangan, Jimmy mengakui bahwa khusus di wilayah Muaro Jambi sempat terjadi sedikit keterlambatan karena adanya pergantian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lahan. Meski demikian, saat ini seluruh tim di wilayah yang dilintasi tol tersebut telah menyiapkan langkah percepatan secara paralel. Secara keseluruhan, BPJN menargetkan syarat pembebasan lahan 50 persen ini dapat tercapai pada Juli tahun 2027.

Disinggung mengenai isu pendanaan proyek yang melibatkan pinjaman luar negeri, Jimmy memastikan tidak ada kendala. Namun, seluruh eksekusi konstruksi tetap sangat bergantung pada progres pembebasan di lapangan.

BACA JUGA: DPRD dan Pemkab Bungo Sepakati KUA-PPAS APBD 2027, Belanja Daerah Tembus Rp1,314 Triliun

"Semua kita kembalikan lagi ke Bappenas. Mereka melihat secepat apa kita membebaskan lahan. Intinya, semua berpulang ke kita, ke Pemprov, BPJN, maupun Pemkab yang mendukung pengadaan lahan ini," pungkasnya. (aan)