Gelar Pertemuan di Ruang Fraksi NasDem, Sy Fasha Fasilitasi Pansus Zona Merah DPRD Kota Jambi Bertemu BAM DPR RI

JAMBIUPDATE.CO, JAMBI-Anggota DPR RI Dapil Provinsi Jambi dari Partai NasDem Sy Fasha yang juga Walikota Jambi periode 2013-2023, Kamis siang tadi (12/11), menerima kunjungan Panitia Khusus (Pansus) Zona Merah DPRD Kota Jambi di DPR RI.

Kedatangan Pansus tersebut, yang juga dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly (KFA), dalam rangka penyelesaian blokir zona merah di Kota Jambi.

BACA JUGA: Progres Pembebasan Lahan Baru 15 Persen, BPJN Jambi Kebut Syarat Bappenas untuk Tol Pijoan-Rengat Fase 1

‘’Pagi ini kami menerima kedatangan tim Pansus DPRD Kota Jambi terkait dengan penyelesaian blokir zona merah , di mana beberapa Minggu lalu telah dikunjungi dan telah diselesaikan oleh Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI,’’ sebut Fasha.

Maksud dan tujuan Pansus, sebut Fasha, dalam kesimpulan akhir nanti, Pansus memerlukan masukan baik dari BAM maupun dari anggota DPR RI Dapil Provisi Jambi. 

‘’Alhamdulillah kami terima di ruang fraksi Partai Nasdem. Kami menghadirkan pimpinan BAM yaitu Bu Cellica dari Fraksi Demokrat, kemudian juga anggota BAM dari Fraksi Nasdem Pak Habibur Rahman. Sudah kami sampaikan sampai sejauh mana Tupoksi BAM dan sampai sejauh mana penanganan kasus ini,’’ jelas Fasha.

BACA JUGA: Gubernur Al Haris Buka Rakor Infrastruktur Jambi, Tekankan Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah

Fasha menyampaikan, terdapat sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian Pansus. Salah satu rekomendasi penting adalah mendorong Pemerintah Kota Jambi membentuk tim terpadu untuk mempercepat penyelesaian persoalan kepemilikan sertifikat tanah masyarakat.

Selain itu, pembahasan juga perlu diarahkan pada aspek teknis, terutama menyangkut kejelasan status dan kepemilikan lahan, hubungan dengan aset negara, serta berbagai persoalan lain yang menjadi akar konflik Zona Merah.

BACA JUGA: DPRD dan Pemkab Bungo Sepakati KUA-PPAS APBD 2027, Belanja Daerah Tembus Rp1,314 Triliun

Menurutnya, Pansus perlu segera merampungkan pembahasan dan menghasilkan rekomendasi yang dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah maupun instansi terkait dalam mengambil langkah penyelesaian.

Fasha menegaskan, DPR RI bersama BAM tetap berkomitmen mengawal persoalan tersebut apabila dibutuhkan dalam proses penyelesaian di tengah masyarakat.

"Kami dari DPR RI dan BAM akan mengawal persoalan ini apabila masih diperlukan, sehingga permasalahan yang dihadapi masyarakat dapat diselesaikan," ujarnya. (hfz)