MUARABULIAN, Dalam rapat paripurna digedung DPRD Batanghari, Senin (06/05) kemarin, enam fraksi menyampaikan kritik , saran, dan masukan kepada Pemkab Batanghari. Fraksi Golkar melalui juru bicaranya Fhitoni, mengatakan APBD Batanghari masih sangat tergantung kepada bantuan dari dana pemerintah pusat dan provinsi. Buktinya, ‘’Pemkab Batanghari bergantung pada sumber dana perimbangan Pemerintah Pusat dan dana perimbangan Pemprov, dan tidak ada PAD,’’ ujarnya.
Fraksi PDI-P dengan juru bicara Dailami dan Fraksi KAD dengan juru bicara Hj Farida, serta, Fraksi PBR melalui juru bicara Heri Chandra meminta penjelasan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan target PAD yang tidak dapat direalisasikan sesuai target. Target PAD sendiri semula ditargetkan sebesar Rp.44.276.720.650, namun hanya dapat terealisasi sebesar Rp. 37.229.501.178,41.
Fraksi PKB dengan juru bicara Yunianti menyarankan agar perlu adanya peningkatan PAD melalui galian C di Dinas ESDM, dan mekanisme pungutan galian C harus diubah. Untuk Dinas Tata Kota, harus adanya penataan pasar yang terkesan amburadul. Untuk Dinas PU pengoperasian alat berat dihentikan jika tidak sesuai biaya operasi . Untuk Dispenda pungutan pajak belum maksimal, perlu adanya pemuktahiran data objek pajak, "Ini perlu menjadi catatan kita semua, agar dapat memicu tercapainya pendapatan asli daerah," cetus Yuni. (sumber: jambi ekspres)