SUNGAIPENUH, SMP dan SMA Kota Sungaipenuh 10 Juni 2013 mendatang akan membuka Penerimaan Siswa Baru (PSB). Dalam PSB ini tidak ada pungutan. Untuk menampung aspirasi masyarakat terkait pungutan, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Sungaipenuh akan membuat posko pengaduan pungutan sekolah dan posko untuk siswa yang putus sekolah karena tidak ada biaya.
Kepala Disdik Kota Sungaipenuh Syahrial Thaib mengatakan, dalam PSB nanti uang pendaftaran untuk pengambilan formulir PSB semua ditanggung oleh Disdik Kota Sungaipenuh.
"Nanti Kepala Sekolah (Kepsek) akan kita panggil sampaikan tidak ada pungutan, kecuali untuk sekolah yang tinggi peminatnya, karena di sekolah itu akan ada tes. Kalau pakai tes berarti ada pengadaan soal dan pengawas, itu ada biayanya. Tapi kita usahakan biaya sekecil mungkin, kalau bisa gratis," ujarnya.
Menurutnya, untuk menampung aspirasi masyarakat terkait pungutan dalam PSB Disdik Kota Sungaipenuh akan membuat posko pengaduan pungutan sekolah dan posko untuk siswa yang putus sekolah karena tidak ada biaya.
"Kita akan buat posko pengaduan. Tidak ada pungutan dalam PSB dan tidak ada yang putus sekolah. Kalau ada yang tidak mampu masuk sekolah akan ditanggung Disdik Kota Sungaipenuh. Tapi orang tua dan anak harus koordinasi dengan Disdik," tegasnya.
Disebutkannya tahun 2013 ini Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 500 juta untuk anak putus sekolah. "Tahun 2012 lalu juga dianggarkan Rp 500 juta untuk anak putus sekolah," ucapnya.
Sementara itu untuk sistem PSB akan diatur oleh Disdik Kota Sungaipenuh. Syahrial mengatakan dalam PSB tahun ini dialokasikan 5 persen untuk siswa dari Daerah lain diluar Kota Sungaipenuh. "Kita tidak ingin ada rayonisasi, makanya kita alokasikan 5 persen siswa dari luar Kota Sungaipenuh," ujarnya.
Untuk tes dibeberapa sekolah, pihak Disdik yang akan membuat soal tes. "Nanti soal akan kita buat bekerjasama dengan pengawas," ucapnya.
Sementara itu, bagi siswa yang lulus pihaknya akan berusaha mengurangi biaya-biaya masuk sekolah, seperti uang pakaian. "Kita akan rapat dengan Kepsek. Kita akan usulkan dana ke Pemkot Sungaipenuh," ujarnya.
Mengenai uang pakaian, sekolah cukup mengadakan pakaian olahraga dan pakaian muslim agar seragam. "Harganya pun harus standar dipasaran," pungkasnya. (sumber: jambi ekspres)