KERINCI, Saat proses pencalegan berlangsung, internal DPD PAN Kerinci justru memanas. Sejumlah pengurus DPC dan DPD PAN Kerinci meminta DPW PAN Provinsi Jambi agar menonaktifkan Ketua DPD PAN Kerinci, Yuldi Herman, Sekretaris Andarno dan Bendahara Samsor serta Ketua BPOK Muhardi dari jabatannya.
Permintaan penonaktifan beberapa pengurus DPD PAN ini disampaikan melalui surat nomor PAN/05-05/FP-PANKR/Ist/2013 pada tanggal 4 Mei 2013 dengan tujuan Ketua DPW PAN Provinsi Jambi.
Bestar Gunawan, Wakil Sekretaris DPD PAN Kerinci mengatakan, sejumlah pengurus DPC dan DPD PAN Kerinci sudah meminta ketua DPW PAN Jambi untuk menonaktifkan Yuldi Herman cs sebagai pengurus DPD Kerinci dengan surat nomor PAN/05-05/FP-PANKR/Ist/2013 pada tanggal 4 Mei 2013.
Menurutnya, yang menjadi permintaan ini, antara lain karena masalah Caleg, Yuldi Herman cs diduga lebih mengutamakan yang bukan kader. Hal ini terbukti dari 11 DPC hanya dua Ketua DPC yang diakomodir sebagai Caleg.
Tidak hanya itu Yuldi Herman cs juga dinilai membohongi DPC dalam hal verifikasi faktual yang dilakukan pada 2012 lalu. Saat itu DPD berdasarkan hasil rapat bersama unsur pimpinan pengurus harian dan Ketua DPC se-Kerinci menetapkan untuk melengkapi DPC harus ada DPRt ada DPRy. Bahkan DPD PAN akan memberikan Rp 2 juta untuk DPC yang memiliki DPRt kurang dari 20 dan Rp 2,5 juta untuk DPC yang memiliki lebih dari 20 DPRt.
“Kenyataannya ini tidak diberikan, DPD hanya memberikan Rp 500 ribu saja kepada DPC,” katanya.
Sementara itu, Linstrong Ardyan, Wakil Ketua DPD PAN Kerinci mengatakan bahwa para pengurus DPC dan DPRt juga mempertanyakan hak mereka selama tiga tahun tidak pernah diberikan. Selain itu Ketua DPC dan pengurus DPD PAN Kerinci juga mengatakan dalam pleno penentuan dua besar Cabup Kerinci yang dilaksanakan pada 26 Januari 2013 diduga kuat SK direkayasa.
Bestar menambahkan, terpilih Murasman sebagai calon Bupati PAN juga dikarenakan DPD PAN sudah membarter PAN dengan sejumlah proyek yang saat ini didapat oleh Ketua DPD PAN Kerinci, Yuldi Herman.
Lintrong juga menyebut Yuldi cs diduga sudah mengkorupsi bantuan dari Pemerintah Daerah kepada PAN. Hal itu terbukti dengan tidak adanya kejelasan dari pengurus DPD PAN Kerinci terkait dana bantuan tersebut.
“Itulah sebagian alasan kenapa DPC dan DPD meminta Yuldi Herman, Ketua DPD PAN, Andarno Sekretaris, Samsor Bendahara dan Muhardi ketua BPOK DPD PAN Kerinci diminta untuk dinonakifkan. Dalam surat kami ke DPW ada 10 poin yang kami sampaikan kepada Ketua DPW PAN Provinsi Jambi sebagai bentuk pengaduan,” jelasnya.
Terpisah, Ketua DPD PAN Kerinci Yuldi Herman, membantah kalau surat DPC tersebut meminta dirinya dinonaktifkan dari pengurus DPD PAN Kerinci.
“Sudah di klarifikasi oleh DPW PAN bukan dinonaktifkan, tapi surat minta calon Bupati dari kader PAN,” jelasnya. (sumber: jambi ekspres)