Pelabuhan Ujung Jabung, Baru Dikucurkan Rp 28 M

Pembebasan lahan untuk pembangunan pelabuhan Ujung Jabung bakal menelan dana sebesar Rp 8 Miliar (M). Menurut Ketua Bappeda Provinsi Jambi Fauzi Anshori, berdasarkan SK Bupati Tanjab Timur, tentang pembebasan lahan, memang ada beberapa kawasan yang merupakan milik masyarakat.

“Dalam tata ruang dan SK Bupati, nanti akan ada pembebasan oleh masyarakat. Pasti disana ada hak milik masyarakat. Itu yang kemudian akan dilakukan pembebasan. Namun ini khusus untuk kawasan pembangunan pelabuhan, itu Rp 8 M,” kata Fauzi Anshori, usai kunjungan panglima Armabar, Jumat (20/9).

Dia menambahkan, Saat ini telah dikucurkan dana pada APBD 2013 sebesar Rp 28 M. Dana itu, Rp 8 M untuk pembebasan areal pelabuhan dan Rp 20 M untuk pembangunan akses jalan dari Desa Simpang, Muarojambi ke Pelabuhan Ujung Jabung sepanjang 138 kilo meter.

“Pembangunan Ujung Jabung merupakan proyek berkesinambungan yang dimulai sejak 2012 hingga 2020. Pelabuhan ini menjadi tiga pelabuhan, pertama pelabuhan CPO, Penumpang dan Lanal TNI AL. Skala prioritas adalah Pelabuhan CPO karena sangat mendesak. Soal pendanaan akan bersinergi dengan APBN mengingat dana APBD Provinsi Jambi terbatas,”kata Fauzi Ansori.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi,  Bernhard Panjaitan menambahkan,  pembebasan lahan pelabuhan kini tinggal menunggu putusan BPN Tanjabtim dan tahun ini bakal dibayarkan.

“Dalam waktu dekat ini pembebasan lahan sudah selesai. Luas pembebasan lahan 1,013,226.066 M2, luas fasilitas pelabuhan di darat 101.322607 hektar. Kini fasibility study, Amdal, DED dan juga termasuk jembatan menyeberangi Simpang Datuk dalam proses berjalan,” katanya.

Dia menyebutkan, proses pembebasan itu sedang dilaksanakan BPN Tanjab Timur. “prosesnya sekarang sedang di BPN Tanjabtim dan diproses tendernya juga dengan konsultan. Karena ada UU yang mengatur soal pembayaran. Nanti, ada konsultan publik yang membahas soal nilai ganti rugi,” sebutnya.

Setelah NJOP itu ada dan proses lainnya sudah dilakukan BPN Tanjab Timur, maka pihaknya akan langsung membayar ganti rugi tanah milik masyarakat tersebut. “Masalah tanah dalam waktu beberapa minggu lagi saya rasa akan selesai. Tahun ini yang pasti sudah bisa dibayarkan,” ungkapnya.

Menurut dia, luasan lahan untuk pembangunan pelabuhan ujung jabung itu seluas 104 hektar. Namun itu baru hanya untuk pelabuhan saja. Belumb termasuk lokasi untuk pembangunan pangkalan Armabar TNI. “Untuk kawasan pelabuhan saja, itu lebih kurang Rp 8 M,” pungkasnya.
Sementara itu, Panglima Armabar TNI AL Indonesia, Laksda TNI AL, Arief Rudianto, SE menyebutkan, untuk membuat pangkalan, pihaknya siap dengan dana sendiri.

“Pendanaannya (pembuatan pangkalan Armabar, red) itu nanti kalau angkatan laut yang memerlukan ya angkatan laut tak akan mengemis meminta. Kita ada anggaran APBN tersendiri untuk membangun tempat keamanan. Jadi kita tak akan minta kesini. Tapi kalau diberi kita akan menerima, tapi kalau tidak kita tak akan meminta,” tegasnya.

Dia menyebutkan, jika Armabar siap mendukung pembangunan pelabuhan Ujung Jabung. “Karena itu untuk kepentingan masyarakat disini sendiri. Kalau masyarakat tak mendukung sudah mau dibuat bagus-bagus ya buat apa. Kan salah masyarakat sendiri. lebih baik dukung pemerintah,” imbuhnya.

Disampaikannya, Jambi merupakan daerah yang potensial. Sayangnya, Jambi berada wilayah yang terjepit anatara Sumbagsel dan Riau. “Dengan adanya konsep (pembuatan pelabuhan, red), ini lompatan pemikiran yang brilian. Kita punya selat malaka, kapal dari timur ke barat selalu melewati tempat kita. Maka akan besar pendapatan yang bisa kita terima dari sektor jasa ini. Belum lagi segi militer,” sebutnya.

“Saya dengar tahun 2010, APBD Jambi hanya Rp 1, 7 T. Namun, dalam 3 tahun, yakni tahun ini sduah mencapai Rp 3 T lebih. Itu baru sektor pertanian mungkin. Coba pikir kalau ada pelabuhan, itu potensinya pasti besar,” tambahnya.

Menurut Arief Rudianto, pemerintah daerah harus mengantisipasi munculnya spekulasi dalam pembebasan lahan. “Spekulan ini menjadi kendala utama karena disaat program ini mulai disetujui, masyarakat membuat harga lahan diluar kewajaran. Ini harus diantisipasi sejak dini. Yang tadinya proses bisa sebulan, namun bisa jadi seratus tahun akibat ulah spekulan ini,”katanya.

Disebutkannya, dari segi Militer, Ujung Jabung bisa sebagai Lanal pengamanan Selat Malaka dan AL Q1. Pelabuhan Ujung Jabung merupakan prioritas karena bisa menjadi pelabuhan alternatif di wilayah Timur Sumatera Bagian Selatan. Dikatakannya, pihaknya menyetujui rencana pembangunan pangkalan AL di Ujung Jabung karena dapat melihat lalu-lalang kapal di Laut China Selatan.

sumber: je