Umumkan 34 Menteri, Jokowi Dinilai Ingkar Janji

JAMBIUDPATE.COM, JAKARTA - Kepala Pusat Penelitian The Jokowi Institute pada Jokowi Watch, Muhammad Sadli Andi menilai, sikap presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) yang akan memakai 34 menteri pada pemerintahannya mendatang merupakan sikap yang melanggar janjinya saat kampanye.

"Diumumkan Jokowi-JK, ada 34 di kabinetnya. Ini menunjukkan sikap tidak konsisten. Saat kampanye Jokowi secara terang-terangan menyebut akan merampingkan kabinet dari yang ada sekarang," kata Andi, dalam rilisnya, Selasa, (16/9).

Menurut Andi, penyusunan kabinet memang hak prerogatif presiden. Namun, seharusnya Jokowi tidak melupakan janji kampanye yang akan merampingkan kabinet di pemerintahannya.

"Menyusun kabinet merupakan hak prerogatif presiden, namun Jokowi harus semakin berhati-hati. Sebab belajar dari hal itu bukan tidak mungkin beberapa janji kampanye yang lain juga akan disimpangkan. Apalagi, publik juga memiliki penilaian prerogatif individual dan kolektif. Ini adalah catatan hitam perdana bagi Jokowi sejak kemenangannya dalam pilpres 2014," ujarnya.

Ketidak-konsistenan Jokowi ini lanjut Andi, sudah mulai ditunjukkan kepada publik. Ke depan, hal itu bisa jadi mengakibatkan pemahaman publik yang berbeda kepada Jokowi.

"Yang tadinya pro terhadap Jokowi justru akan berpaling. Karena, mereka menilai Jokowi mulai tidak konsisten," ujarnya.

Kandidat Doktor dengan keahlian System Dynamics di Universitas Indonesia (UI) ini menjelaskan, jika Jokowi terus mengingkari janji saat kampanyenya keadaan ini sangat berbahaya.

"Jika seperti ini diulang lagi, bukan tidak mungkin suara yang awalnya pro terhadap Jokowi justru akan meninggalkannya. Memang, hal itu sekarang tidak signifikan tapi bisa menjadi penyegar bagi kelompok koalisi permanen merah putih," ujar Andi.

Karena itu, The Jokowi Insitute menyarankan agar Jokowi memperbaiki postur kabinetnya sebelum pelantikan presiden pada 20 Oktober mendatang.

"Masih ada kesempatan sampai pada pelantikan presiden. Sebaiknya inkonsistensi itu bisa segera ditutupi oleh Jokowi, selagi rakyat masih ragu-ragu menilai ke-inkonsistensiannya. Mulai sekarang, sebaiknya Jokowi menjaga pupuk kepercayaan publik ketimbang hanya sekedar menyenangkan realitas politik semata," pungkasnya.

(fas/jpnn)