Pansel Calon Hakim MK Kantongi 18 Nama

JAMBIUPDATE.COM, JAKARTA - Panitia seleksi (pansel) calon hakim konstitusi telah mengantongi 18 nama calon yang akan disaring untuk menjadi hakim di Mahkamah Konstitusi (MK). Pansel mendapat 18 nama itu setelah menutup pendaftaran pada Rabu (19/12) pukul 16.00.

Menurut Ketua Pansel Hakim MK, Saldi Isra, dari 18 nama itu hanya 16 yang resmi akan mengikuti seleksi. Pasalnya ada yang menolak untuk diusulkan menjadi hakim konstitusi.

Calon yang menolak dan memilih mundur itu adalah Susi Dwi Harijanti dan Syarifuddin Hasyim.  “Dari 18 orang, menjadi hanya 16 orang karena ada yang mundur dan menolak," kata Saldi di Jakarta, Rabu (17/12).

Di antara 18 calon itu ada pula nama Hamdan Zoelva yang kini masih menjadi Ketua MK. Hamdan  kembali diusulkan untuk menjadi hakim konstitusi meski tahun depan  sudah memasuki masa pensiun.

Sejumlah lembaga merekomendasikan Hamdan agar terpilih manjadi hakim MK lagi. Di antaranya adalah SETARA Institute, Imparsial,  Presidium Constitutional Democracy Forum dan Human Rights Working Group. "Kalau Pak Hamdan direkomendasikan dan beliau juga bersedia," ujar Saldi.

(jpnn)

Berikut nama-nama yang terdaftar di Pansel Calon Hakim Konstitusi :

1. Prof. Dr. Lazarus Tri Setyawanta Rabala (dosen di Fakultas Hukum Undip Semarang)

2. Dr. Ir. H. Fontian Munzil (hakim ad hoc pengadilan tipikor tingkat banding di Pengadilan Tinggi Jabar dan dosen Universitas Islam Nusantara, Bandung)

3. Dr. Sugianto (dosen di IAIN Syeckh Nurjati Cirebon)

4. Dr. Dhanang Widjiawan (manajer regulasi PT Pos Indonesia Kantor Pusat Bandung dan dosen politeknik Pos Indonesia Bandung)

5. Dr. Krisnadii Nasution (dosen di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya)

6. Dr. I Dewa Gede Palguna (dosen hukum tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali)

7. Dr. Syarifuddin Hasyim (dosen di Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Syarifuddin).

8. Mu’thiah (PNS Pemkot Banjarmasin)

9. Dr. Imam Anshori Saleh (komisioner Komisi Yudisial)

10. Dr. Drs. Hotman Sitorus (PNS di Kementerian Hukum dan HAM)

11. Prof. Dr. Yuliandri (guru besar di Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang)

12. Susi Dwi Harijanti (dosen hukum tata negara di Universitas Padjajaran, Bandung)

13. Dr. Aidul Fitriaciada Azhari (dosen di Universitas Muhammadiyah Surakarta)

14. Dr. Ir. Frans Astani (notaris)

15. Dr. Ir. Erwin Owan Hermansyah. (dosen di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.)

16. Dr. Muhammad Muslih (dosen di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi)

17. Dr. Indra Perwira (dosen di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran)

18. Hamdan Zoelva (Ketua MK)