Pangkas Kesenjangan, Siapkan 5000 Puskesmas di Perbatasan

JAMBIUPDATE,COM, JAKARTA - Pemerintah berupaya memperluas jangkauan layanan kesehatan hingga pelosok negeri, terutama di wilayah perbatasan dengan negara tetangga. Hal itu sebagai langkah untuk memangkas kesenjangan sosial dan ekonomi yang selama ini sangat dirasakan masyarakat di perbatasan.

Rencananya, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla akan membangun 5000 pusat kesehatan masyarakat di wilayah perbatasan dengan negara tetangga. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani di Jakarta, Selasa (3/2). Menurutnya, rencana pemerintah membangun 5000 puskesmas itu merupakan upaya untuk menata dan mengembangkan wilayah perbatasan.

Targetnya, dalam waktu tiga tahun ke depan sudah ada perubahan yang lebih baik bagi warga di wilayah perbatasan. "Paling tidak masalah perbatasan punya perkembangan yang baik dalam tiga tahun,” katanya.

Lebih lanjut Puan menjelaskan, ada 50 lokasi di wilayah perbatasan yang kini menjadi prioritas pemerintah. Mantan Ketua Fraksi PDIP DPR itu menjelaskan, belum lama ini pemerintaj menggelar rapat paripurna tingkat menteri terkait perbatasan negara belum lama ini.

Selain masalah batas wilayah dengan negara lain, katanya, rapat itu membahas  masalah sosial dan konomi masyarakat di perbatasan. Demi menggarap wilayah perbatasan itu pula pemerintah melibatkan 27 kementerian/lembaga.

"Kondisi infrastruktur di perbatasan masih perlu banyak perbaikan dan perluasan. Masalah lainnya adalah soal ketimpangan atau kesenjangan yang berlangsung antara Indonesia dengan negara tetangga," katanya.

Ia menegaskan, pemerintah saat ini belajar banyak dari kekurangan pemerintahan sebelumnya dalam menangani persoalan di perbatasan. Pasalnya, ada program-program untuk perbatasan yang suudah dianggarkan di APBN namun tak terealisasi.

"Anggaran yang sudah disediakan pada tahun 2014 lalu nyatanya hanya terealisasi tidak lebih dari 17 persen saja. Untuk tahun 2015 ini kita anggarkaan Rp 15,9 triliun untuk kawasan perbatasan," pungkasnya.

Soal target 3 tahun dalam menggarap wilayah perbatasan itu Puan punya alasan tersendiri. Menurutnya, jika target 3 tahun itu terlewati maka bisa-bisa program untuk pengembangan wilayah perbatasan jadi terbengkalai karena 2018 dan 2019 bakal disibukkan dengan agenda politik nasional.

“Karena tidak mungkin juga terus dibahas apalagi setelah tahun ketiga, kita semua akan kembali menghadapi tahun politik. Bahasan kita tentu akan beda lagi," pungkasnya.

(jpnn)