Mesir Belajar Kebijakan Moratorium CPNS Indonesia

JAMBIUPDATE.COM, JAKARTA - Mesir ternyata tertarik dengan kebijakan moratorium CPNS di Indonesia. Buktinya, Menteri Perencanaan, Pengembangan dan Reformasi Administrasi Mesir Ashraf El Araby rela mempelajarinya di tanah air.

El Araby bahkan sudah bertemu dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi. Dia terang-terangan mengaku ingin belajar sistem birokrasi di Indonesia.

Terutama yang berkaitan dengan penataan aparatur sipil negara dan e-government. El Araby mengatakan, jumlah PNS di Mesir mencapai 6,5 juta. Sementara, jumlah pendudukna menyentuh angka 90 juta.

“Kami berniat untuk mempelajari penanganan SDM aparatur, khususnya terkait kebijakan moratorium penerimaan CPNS di Indonesia,” ujar Ashraf yang didampingi Pejabat Kedutaan Besar Mesir Amin Sabry A. Meguid di Jakarta, Rabu (22/4).

Yuddy pun menyambut baik niat pemerintah Mesir tersebut. Dia mengatakan, saat ini Kementerian PANRB juga sedang tidak merekrut CPNS selama lima tahun.

Menurutnya, hal itu akan membuat penghematan terhadap belanja negara yang terkait dengan pengadaan fasilitas PNS.

“Sejak tahun lalu kami sudah mengeluarkan kebijakan moratorium penerimaan CPNS. Selama lima tahun kami tidak merekrut CPNS karena total PNS di Indonesia saat ini mencapai 4,3 juta. Itu membutuhkan anggaran yang sangat besar untuk memenuhi kebutuhan PNS,” kata Yuddy.

Yuddy menambahkan, saat ini program e-government di Indonesia masuk tahap awal implementasi. Kementerian PANRB sudah melakukan studi banding dengan Korea dan Singapura yang sudah sukses menjalankan e-government.

“Memang sekarang baru beberapa yang menerapkan. Tetapi target kami dalam lima tahun ke dapan program itu sudah dijalankan di semua instansi pemerintah,” kata Yuddy.

Menurut Yuddy, masalah terbesar dalam pelaksanaan e-government adalah sistem keamanan. Selain itu, masing-masing instansi memiliki sistem sendiri. “Tetapi kami sudah memiliki road map sehingga akan menjadi acuan kita untuk dilaksanakan hingga lima tahun mendatang,” tegas Yuddy. 

(jpnn)