Delapan Fraksi Dewan Tanggapai LKPJ Walikota Jambi

JAMBIUPDATE.CO, JAMBI- Setelah disampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2018 oleh walikota Jambi Syarif Fasha. Selasa (19/3) LKPJ tersebut langsung ditanggapi oleh 8 Fraksi yang ada di DPRD kota Jambi melalui paripurna di DPRD kota Jambi.

Rapat Paripurna dipimpin oleh Sartono wakil ketua DPRD Kota Jambi, dihadiri oleh Wakil Walikota Jambi Maulana, Sekda Kota Jambi Budidaya, Kepala OPD dilingkungan Pemerintahan Kota Jambi dan anggota DPRD Kota Jambi.

Dalam penyampaian pandangan umum oleh Fraksi-Fraksi DPRD Kota Jambi ini menyampaikan berbagai masukan, saran maupun kritikan, dan juga apresiasi atas keberhasilan Walikota.

Disampaikan Umar Faruk dari Fraksi Gerindra bahwa berdasarkan pandangan umum tentang LKPJ 2018, bahwa dirinya sangat mengahargai dan mengapresiasi atas apa saja yang sudah dicapai.

Namun ada beberapa hal yang disoroti oleh fraksi Gerindra yakni mengenai kesejahteraan sosial, PAD pajak dan retribusi, dan masalah yang sedang hangat yakni kenaikan tarif PDAM.

"Kami minta ada tanggapan dari walikota Jambi, yang nanti akan kita bahas melalui pembentukan Pansus sesuai dengan komisi masing-masing," kata Umar Faruk.

Sementara disampaikan fraksi PKB Abdullah Taif, pihaknya menanggapi LKPJ TA 2018 secara faktual kebijakan umum Pemerintah Daerah terkait pencapaian visi dan misi pembangunan. Menurutnya pencapaian pembangunan kota Jambi masih jauh dari harapan yang diinginkan.

Seperti tidak ada angka pasti yang dicapai mengenai Tingkat keberhasilan yang dicapai kota Jambi. Katanya semua hanya berdasarkan indikator saja.

"Karena keberhasilan tidak bisa hanya dilihat angka pembangunan ekonomi saja. Tapi banyak yang harus diperhatikan seperti masalah jumlah kemiskinan, angka pengangguran, dan ketimpangan pendapatan," katanya.

Pihaknya juga meminta agar pemerintah kota Jambi selalu berkoordinasi dengan pimpinan DPRD kota Jambi dalam melibatkan berbagai keputusan besar yang akan diambil. Selain iu meminta agar pemkot Jambi dapat menindaklanjuti rekomendasi yang disarankan oleh DPRD kota Jambi.

"Misalnya kenaikan tarif PDAM, yang hingga saat ini banyak sekali warga yang mengeluh akibat kenaikan tarif PDAM," katanya.

Sementara Bambang dari fraksi Golkar menyampaikan bahwa hasil dari visi misi periode walikota Jambi dan Wakil walikota Jambi sudah dinikmati bersama. Menurutnya berbagai program yang belum terlaksana sebaiknya untuk terus dilanjutkan.

"Seperti Upaya peningkatan SDM di bidang pendidikan dan kesehatan," katanya. (hfz)