Tak Beri Data Soal Anggaran, KPK Sebut Disdik Provinsi Jambi Tak Kooperatif

JAMBIUPDATE.CO, JAMBI – Jabatan Kepala Sekolah (Kepsek) untuk SMA/SMK/SLB mendadak menjadi posisi prestius di Provinsi Jambi beberapa hari belakangan ini.

Pasalnya, beberapa stigma negatif  beredar di publik terkait proses perekrutan yang digawangi Disdik Provinsi Jambi itu.

Terlebih lagi proses rekrutmen yang terkesan ditutupi dan tidak diumumkan secara luas. Parahnya lagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sedang bertugas di Jambi juga turut menyidak Disdik yang sebenarnya tak ada dalam agenda kerja.

Koodinator Wilayah II Sumatera KPK, Abdul Haris seperti dilansir dari harian pagi Jambi Ekspres (Induk Jambi Update) mengaku saat bertandang ke Disdik bagiannya hanya pencegahan. Karena menurutnya mereka meneliti dokumen data. Ditanya apa ada operasi yang dilakukan di Disdik dia enggan mengatakan pasti.

‘‘Kan kita cuma pencegahan, tidak ada operasi di kita,  kalau di bagian penindakan saya tidak tahu,’‘ elaknya.

Namun dia mengakui, saat itu mereka (Disdik) tak kooperatif memberikan data yang diminta. Data itu, yakni jumlah anggaran di Disdik Provinsi Jambi.

‘‘Data mereka tidak lengkap, tidak ada berkas soal anggaran.  Sudah kita laporkan hal ini ke atasan mereka yakni pak sekda,’’ jelasnya.

Sedangkan untuk yang ditemui hanya Sekretaris Dinas yang notabene merupakan Ketua Pertimbangan Seleksi Kepsek,  bukannnya Kepala Dinas.

‘‘Katanya Kadis lagi keluar kantor,’‘ sampainya.

Ditanya ada laporan yang masuk soal pungutan Kepsek ini dia menjawab datar.

‘‘Tidak ke bidang saya kan saya pencegahan,’‘ katanya. 

Lalu untuk operasi penindakan KPK yang dikabarkan juga turut akan dilakukan dia menyebut tak tahu. ‘‘Kalau bisa tidak terjadi lagi kan itu harapan kami, tapi orang penindakan itu datang tak diundang pulang tak diantar,’‘ katanya tersenyum.(aba)