Percepat Sinkronisasi Data, Bansos Harus Selesai Sebelum Lebaran

JAMBIUPDATE.CO, JAKARTA – Sinkronisasi data penerima bantuan sosial (bansos) dan bantuan tunai langsung (BLT) harus segera diselesaikan. Sehingga penyaluran bantuan tepat sasaran dan dapat segera terselesaikan. Terlebih Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksi agar bantuan selesai sebelum Lebaran 2020.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar meminta agar seluruh kepala daerah mempercepat sinkronisasi data penerima BLT dan bansos. Sehingga penyaluran dapat segera diselesaikan.

“Saya harap seluruh kepala daerah melakukan percepatan sinkronisasi data yang sudah disetor agar ada percepatan penyaluran BLT desa,” ujarnya, Jumat (8/5).

Dijelaskannya, sebagai wujud komitmen perhatian presiden terhadap rakyat, maka dana desa diperintahkan untuk direalokasi jadi BLT.

Sasaran BLT dana desa adalah warga miskin yang kehilangan mata pencaharian karena COVID-19 dan belum mendapat apapun dari kebijakan pemerintah.

“Jadi mereka yang belum dapat PKH, program pangan non tunai, itu sasaran penerima BLT dana desa. Selain itu, keluarga yang memiliki kerentanan, keluarga sakit kronis, juga masuk sebagai faktor penerima,” ujarnya.

Ditegaskannya, pendataan penerima BLT dilakukan oleh relawan desa yang dibentuk kepala desa dan diketuai langsung oleh kepala desa. Basis pendataan dilakukan melalui RT dan diupayakan pendataan dilakukan oleh tiga orang relawan desa.

“Karena ini pendataan baru, keluarga miskin karena kehilangan mata pencaharian ini butuh pendefinisian miskin. Nah, jadi indikatornya karena kehilangan mata pencaharian. Pendataan oleh 3 orang agar ada kesepahaman lebih dari 1 orang bahwa keluarga itu miskin,” jelasnya.

Tahap selanjutnya, data dari tingkat RT dibawa ke forum musyawarah desa khusus untuk melakukan verifikasi dan validasi. Ini penting agar tidak ada pihak-pihak yang merasa tidak diajak dalam membahas dan memutuskan siapa yang berhak menerima bantuan.

“Setelah disepakati di musyawarah desa khusus, maka akan ditetapkan oleh kepala desa. Hal ini juga sebagai ruang agar kepala desa tidak jadi tumpuan kesalahan apabila data tidak akurat,” ujarnya.

Setelah selesai di tingkat desa data dibawa ke tingkat kabupaten untuk sinkronisasi agar tidak terjadi tumpang tindih. Mendes menekankan, sinkronisasi ini lah yang perlu dipercepat oleh seluruh kepala daerah.

“Saya harap dukungan kepala daerah, bupati/walikota agar data masuk segera diselesaikan,” katanya.

Menteri Sosial Juliari Batubara menegaskan, Presiden Jokowi telah memerintahkan penyaluran bansos COVID-19 harus dituntaskan sebelum Lebaran 2020 sehingga warga dapat merayakan Idul Fitri 1441 H.

“Perintah Presiden agar tahapan ketiga ini untuk penyaluran bansos tunai dan bansos sembako bisa selesai sebelum Idul Fitri,” katanya.

Dijelaskan Juliari ada 4 jenis bansos yang dikelola pihaknya saat ini. Dua bersifat reguler atau sudah biasa diberikan sebelumnya yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dengan target 10 juta penerima manfaat dengan besaran manfaat berbeda-beda sesuai kualifikasi penerima.

Kemudian program sembako untuk 20 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan nilai masing-masing Rp200 ribu per KPM.

Bansos kedua adalah non-reguler khusus COVID-19 yang terdiri atas bansos sembako bagi wilayah Jabodetabek dengan target 1,9 juta KK. Bansos dengan besaran Rp600 ribu untuk masing-masing KK tersebut diberikan selama 3 bulan serta BLT untuk 9 juta KK di luar Jabodetabek.

“Kami tentunya sangat berkepentingan untuk koordinasi dengan daerah dalam rangka pendataan yang akurat sehingga pada saat penyaluran, baik bansos sembako maupun bansos tunai ini bisa berjalan dengan baik,” tambahnya.

Dia mengaku masih belum mendapat seluruh data 9 juta KK untuk disalurkan BLT.

“Dari target 9 juta K per hari hari ini kami belum mendapatkan 100 persen, yang sudah kami dapatkan sekitar 7,8 juta KK sehingga masih ada daerah-daerah belum mengirimkan datanya. Ini sudah kami informasikan agar segera mengirimkan datanya yaitu sekitar 1,2 juta KK masih kami tunggu dari daerah,” ungkapnya.

Meski demikian, BLT tetap disalurkan dan tidak menunggu sampai data benar-benar lengkap hingga 9 juta KK.

“Tidak berarti kami tunggu data sempurna baru berjalan, bansos tunai ini sudah berjalan dari minggu ke-3 April, jadi belum sebulan karena datanya adalah dari daerah. Kita harapkan apabila daerah sudah mengirim data penerima bansos tunai dari Kemensos tidak perlu dikirim lagi data penerima yang sama termasuk juga untuk penerima bansos dari APBD agar tidak tumpang tindih,” tegasnya.

Terpisah, Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyoroti distribusi bansos yang belum maksimal.

“Masih banyak kepala keluarga yang belum terdata sebagai penerima bansos,” ujarnya.

Ia meminta agar Kemensos bersama Dinas Sosial harusnya melakukan evaluasi dan merevisi data penerima bansos.

Pemerintah, perlu membangun sistem transparansi data penerima bansos dengan membuat situs resmi khusus bansos disertai informasi mendetil terkait skema bansos yang dapat diakses oleh publik.

Sehingga masyarakat dimudahkan dalam melakukan pengawasan serta memantau langsung proses verifikasi dan validasi status mereka sebagai penerima bansos.

Ia pun mendorong Pemerintah bersama Dinas Sosial terus menyosialisasikan dan mempublikasikan mengenai prosedur pemberian dan penyaluran bansos secara transparan dan terbuka.

“Pemerintah (Kemensos) harus dapat menjamin dan memastikan program jaring pengaman sosial termasuk bansos tetap berjalan secara transparan, akuntabel serta tepat sasaran,” tegasnya.(gw/fin)