Soal Data Bansos Tumpang Tindih, Ini Kata Menkeu Sri Mulyani

JAMBIUPDATE.CO, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut dalam penyaluran bantuan sosial (Bansos) dimungkinkan terdapat data tumpang tumpang tindih atau overlapping.

Hal itu membuat banyak masyarakat yang belum mendapatkan bantuan tersebut.

Terkait data bansos yang tumpang tindih, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan hal tersebut bisa saja terjadi. Penyaluran bansos oleh pemerintah pusat sendiri selama pandemi Covid-19 sudah mencakup sekitar 55 persen penduduk di Indonesia.

“Apakah (data Bansos) mungkin ada tumpang tindih? Ada, tapi lebih baik daripada tidak dapat,” ujarnya.

Dijelaskan, bansos yang diberikan oleh pemerintah pusat berasal dari Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, sembako, Bantuan Langsung Tunai (BLT), bansos dana desa, subsidi dan diskon tarif listrik, hingga program Kartu Prakerja.

“Perluasan bansos Covid-19 berdampak ke masyarakat masif, dan terjadi overlapping dan sistem penjaminan sosial harus lebih baik dan harus realible dari pendataannya,” ucapnya.

Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi penyaluran bansos per 6 Mei 2020 antara lain seperti PKH mencapai Rp 16,56 triliun, Kartu Sembako atau BNPT sebesar Rp 14,1 triliun.

Kemudian, bansos sembako di DKI Jakarta Rp 284,1 miliar, sedangkan bansos tunai, realisasinya mencapai Rp 3,489 triliun. Bansos dana desa sebesar Rp 63,25 miliar, dan Kartu Prakerja sebesar Rp 1,62 triliun.

(jpc/pojoksatu)