Penyaluran BLT Capai Rp63,25 Miliar

JAMBIUPDATE.CO, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) baik melalui rekening perbankan maupun secara tunai sejak April hingga 7 Mei 2020 telah mencapai Rp 63,25miliar.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, bahwa jumlah BLT yang telah disalurkan tersebut tertuju kepada 1.214 desa dan mencakup 105.420 keluarga penerima manfaat (KPM).

“Kami akan terus melakukan monitoring penyaluran ini,” ujar Sri, Sabtu (9/5).

Sri menuturkan, mayoritas dana BLT tersebut atau sebesar 86,82 persen disalurkan secara nontunai melalui rekening perbankan, sedangkan sisanya diserahkan secara tunai terhadap masyarakat yang tidak memiliki rekening perbankan.

Sementara untuk refocusing dan realokasi anggaran yang umumnya dilakukan oleh seluruh Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah, adalah melakukan penghentian ataupun penundaan kegiatan yang tidak mungkin dilakukan dalam suasana Covid-19.

“Perjalanan dinas, kegiatan seminar, dan lain-lain, itu otomatis ditunda kegiatannya dan anggarannya,” katanya.

Sri menambahkan, terdapat juga beberapa sektor yang dilakukan penghematan anggaran, antara lain penundaan kenaikan tunjangan kinerja PNS dan pengangkatan CPNS.

“Jadi, untuk belanja pegawai juga diminta melakukan penundaan kenaikan tukin dan pengangkatan CPNS,” imbuhnya.

Sri menegaskan, pengetatan belanja tersebut dilakukan tanpa mengurangi hak yang seharusnya diterima oleh PNS. Namun, ada pengecualian untuk Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pejabat eselon II ke atas yang dipastikan tidak akan mendapatkan THR tahun ini.

“Kita bisa melakukan pengetatan dari belanja pegawai tanpa mengurangi hak mereka kecuali THR eselon II ke atas yang tidak dibayarkan,” terangnya.

Adapun total belanja daerah yang sudah direalokasi dan refocussing mencapai Rp 51,09 triliun sampai dengan Jumat (8/5). Sebagian besar di antaranya digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19 di bidang kesehatan, yakni hingga Rp 22,34 triliun.

“Sisanya, sebesar Rp 18,88 triliun untuk jaring pengaman sosial dan Rp 9,8 trilun guna penanganan dampak ekonomi,” ujarnya.

Asistensi pun dilakukan, terutama untuk pemerintah daerah yang belum melakukan revisi APBD sesuai dengan ketentuan dan pemerintah daerah yang belum menyampaikan laporan “Kami terus melakukan monitoring,” ucapnya.

Berdasarkan data yang dihimpun Kemenkeu, sebanyak 64 daerah belum menyampaikan laporan. Jumlah ini sudah menurun dibandingkan Kamis (23/4), di mana sekitar 117 daerah belum memberikan laporan kepada pemerintah pusat.

“Di sisi lain, pemerintah daerah yang telah menyesiakan APBD dengan ketentuan semakin bertambah. Dari semula 162 daerah menjadi 189 daerah pada pekan ini. Kami harapkan, yang belum, segera menyesuaikan APBD untuk penanganan Covid-19,” tuturnya.

Evaluasi laporan APBD memperhatikan beberapa hal. Di antaranya pemenuhan rasionalisasi belanja barang/ jasa dan belanja modal dengan besaran minimal 50 persen.

“Artinya, pemerintah daerah diharapkan mampu menurunkan nominal belanja barang dan jasa mereka hingga separuh dari target awal mereka di APBD,” jelasnya.

Sementara pemerintah daerah (pemda) kabupaten/kota untuk segera mengirimkan data calon penerima bantuan langsung tunai (BLT) untuk meredam dampak virus corona. Sebab, per Jumat (8/5), pemerintah baru mengantongi data 7,8 juta dari target 9 juta kepala keluarga (KK) yang berhak menerima bantuan.

“Kami belum dapat 100 persen (data) 9 juta KK dari daerah. Yang sudah didapat (data) 7,8 juta KK sehingga masih ada daerah belum mengirimkan data jumlahnya sekitar 1,2 juta KK yang masih kami tunggu,” kata Menteri Sosial Juliari Batubara.

Juliari menjelaskan, bantuan BLT itu diperuntukkan bagi warga yang terdampak virus corona di luar Jabodetabek. Nilanya, Rp600 ribu per bulan per KK selama tiga bulan.

Pada tahap pertama, pemerintah menargetkan bisa menyalurkan bantuan kepada 2,6 juta KK hingga 9 Mei 2020. Hingga hari ini, penyaluran BLT melalui rekening bank pelat merah baru Rp471,2 miliar kepada 785 ribu KK atau kurang dari 9 persen dari pagu anggaran.

“Untuk melalui kantor pos, PT Pos Indonesia, (penyaluran) per hari ini jalan 1,8 juta KK,” ujarnya.

Pemerintah, kata Juliari, akan memberikan kelonggaran kepada pemerintah kabupaten/kota untuk memberikan data keluarga yang benar-benar terdampak corona di wilayahnya.

“Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dimiliki Kementerian Sosial hanya sebagai referensi. Jadi tidak harus menggunakan DTKS sebagai satu-satunya data untuk penerima bansos tunai. Kami berharap daerah, pemkab dan kota berikan data akurat sehingga bansos tunai bisa disalurkan secara tepat,” terangnya.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar juga berharap seluruh kepala daerah mempercepat sinkronisasi data penerima bantuan langsung tunai desa agar penyalurannya dapat segera diselesaikan.

“Saya harap seluruh kepala daerah untuk melakukan percepatan sinkronisasi data yang sudah disetor desa agar ada percepatan penyaluran BLT desa,” katanya.

Halim juga menyampaikan, bahwa BLT dana desa menyasar warga miskin yang kehilangan mata pencaharian karena Covid-19 dan belum mendapat apapun dari kebijakan pemerintah.

“Jadi mereka yang belum dapat PKH, program pangan non tunai, itu sasaran penerima BLT dana desa. Ditambahkan di sana adalah keluarga yang memiliki kerentanan, keluarga sakit kronis, juga masuk sebagai faktor penerima,” pungkasnya. (der/fin)