Dewan Gelar Rapat Membahas Pencegahan dan Penanganan Covid-19

JAMBIUPDATE.CO, JAMBI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi (12/1) menggelar rapat membahas pencegahan dan penanganan Covid-19. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Pinto Jayanegara di ruang Banggar. OPD yang hadir pada rapat ini diantaranya, perwakilan dari Dinas Kesehatan dan Dinas Perhubungan, OPD ini dipimpin oleh Asisten II Setda Provinsi Jambi Apani yang juga menjabat Kasatpol PP dan Damkar.

Wakil DPRD Provinsi Jambi, Pinto Jayanegara mengatakan,
Vaksinasi tahap pertama akan dimulai 14 Januri. “Vaksinasi ini
untuk tenaga kesehatan dan diprioritaskan juga para forkopimda sebagai contoh awal,” ujarnya.

Pinto Juga meminta pemerintah pusat maupun daerah dapat menyampaikan hasil uji klinis vaksin corona secara transparan kepada masyarakat.

Hal ini menurutnya sangat penting untuk menambah kepercayaan masyarakat.
Di sisi lain, dia juga meminta kepada masyarakat agar dapat bersikap dan berpikir secara positif bahwa pemerintah dalam mengambil kebijakan pasti mengedepankan kepentingan masyarakat.

“Tidak mungkin lah pemerintah ingin menyengsarakan masyarakat, oleh karenanya, program vaksin ini adalah program dalam rangka mengantisipasi penyebaran virus Covid-19 Ini,” ujarnya.

“Maka dari itu, vaksin yang sudah kita terima ini segera dilakukan atau dijalankan terhadap masyarakat kita yang dikategorikan wajib untuk mendapatkan vaksin pertama, seperti tenaga kesehatan,” sambungnya.

Dengan demikian, politisi Golkar ini berharap agar pemerintah daerah dapat memberikan konsentrasi yang tinggi terhadap suksesnya tahapan vaksinasi ini.

“Guna memberikan kepercayaan kepada masyarakat apabila memang diperlukan dan sesuai prosedurnya layak, tidak hanya Forkopimda yang menjadi contoh, kami siap saja divaksin, kalau untuk menjadi contoh,” tegasnya.

Pinto juga meminta kepada pemerintah untuk gencar melakukan sosialisasi terkait bahayanya Covid-19 ini. "Sekarang ini masih banyak masyarakat yang tak peduli dengan Covid, keramaian masih banyak terjadi," sampainya. Diakui Pinto, saat ini tingkah laku masyarakat di tempat umum seperti tak menyadari dan tak menganggap bahwa Covid-19 ini masih ada. Namun, pemerintah juga masih kurang untuk memberikan sanksi atau tindakan yang membuat jera.

Sementara itu, OPD Pemprov menerima masukan dari dewan. Dan akan melakukan perbaikan yang sifatnya membuat masyarakat semakin jauh dari Covid-19. (adv)