Lebih Banyak Gimick, Pakar Sebut 3 Cawapres Minim Solusi Soal Tema Debat Keempat

JAMBIUPDATE.CO,- Pakar Hukum Administrasi Negara Universitas Negeri Makassar (UNM) Herman, menilai secara umum ketiga cawapres belum memberikan solusi-solusi yang konfrehensif terkait tema.

Herman mencontohkan soal agraria. Menurutnya yang sangat penting adalah soal reforma agraria.

"Reformasi agraria itu penting dan itu tadi tidak diuraikan dengan baik," kata Herman usai menjadi pembicara Meja Redaksi Fajar terkait Membedah Gagasan Debat, di Gedung Graha Pena Lantai 4, Minggu, 21 Januari.

Lalu turun ke bawah untuk bagaimana reformasi tanah. Menurutnya, masalah ini butuh desain bagus, sementara kandidat cenderung teknis dan tidak menjawab permasalahan.

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang selalu diungkapkan cawapres nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka menurut itu hanya bagian kecil teknis.

Kebanyakan konflik agraria itu bukan yang di PTSL-kan. Menurutnya banyak masalah itu adalah konflik dengan masyarakat adat, dengan perusahaan, hingga klaim wilayah konservasi.

"Jadi permasalahan agraria bukan di PTSL. Sebab PRSL hanya pemerintah melakukan legalitasasi pengakuan dan dalam bentuk sertifikat hak milik melalui program PTSL. Dan itu tidak menjawab permasalahan itu," ujar Ketua Prodi Ilmu Hukum UNM itu.

Jadi reforma agraria penting didesain dengan baik. Salah satu contohnya terkait perubahan UU 5 1960 tentang agraria.

"Undang-undang itu kan dibuat 1960, jangan sampai tidak update lagi dengan kondisi sekarang. Contoh rumah susun, itu kan belum dikenal di masa itu," ujar Herman.

Sementara Pakar Sosiologi Unhas, Sawedi Muhammad juga menilai bahwa debat ini kurang memberikan solusi terkait masalah-masalah yang ada terkait dengan tema. Misalnya soal isu lingkungan.

Dia menjelaskan Indonesia dikenal dunia sebagai negara yang punya tingkat keanekaragaman flora dan fauna. Bahkan, ketiga terbesar dunia, setelah Brasil dan Kongo. Akan tetapi, kata dia, pengrusakan lingkungan masif sekali. Bahkan, beberapa pakar menyebutnya Indonesia itu sudah melakukan bunuh diri ekologis.

"Kita lihat bahwa bencana kebakaran hutan sekitar 2019 lalu itu menyebabkan asapnya sampai Singapura. Kerugian negara itu akibat bencana ekologis itu sampai puluhan miliar dolar," katanya.

Masalah ini tentunya diperlukan langkah-langkah serius untuk pembenahan. Termasuk soal dampak bagaimana dampak-dampak industri pertambangan yang membuat hilangnya ke anekaragaman hayati.Termasuk isu-isu yang berkaitan dengan kepemilikan lahan.

"Ini masalah serius yang harus dihendel dengan baik. Kalau tidak kita diacam dengan kebangkrutan lingkungan. Dan yang rugi kita semua," tegasnya.

Sawedi melihat, tiga cawapres ini tidak ada yang memberikan gambaran secara konfrehensif terkait solusi masalah di atas. Kebanyakan hanya bermain gimick.

"Isu-isu misalnya apa sih dampak negatif pertambangan itu di atasi. Bagaimana isu Industrilisasi di perkotaan. Bagaimana dengan ancaman kekeringan yang berkepanjangan. Bagaimana dengan kebakaran lahan gambut. Itu tidak ada yang bahas," katanya Sawedi.(*)