Unjuk Rasa di Pusat Pemerintahan Pemprov Jambi Anarkis, Sekda Sudirman Sebut Ini Soal Pelaporan Hukum

JAMBIUPDATE.CO, JAMBI - Aksi unjuk rasa mahasiswa yang menamakan Aliansi Jambi Menggugat pada Jumat (29/8/2025) berujung anarkis. Sejumlah fasilitas gedung DPRD hingga rumah dinas Wakil Gubernur rusak. Pemprov Jambi menyesalkan kejadian anarkis yang dilakukan oknum tak bertanggung jawab ini.

Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman menyampaikan jajaran Pemprov Jambi tidak melarang masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, tentunya dengan cara yang baik dan kejelasan aspirasi.

BACA JUGA: Ketua DPRD Provinsi Jambi M. Hafiz Fattah Respon Aspirasi Unjuk Rasa Mahasiswa, Ini Pernyataan Lengkapnya

Namun Pemprov sangat menyesalkan demo yang disampaikan siang sampai sore hari ini berlangsung anarkis yang menimbulkan kerusakan fasilitas negara baik itu pemecahan kaca, perusakan ruang rapat di dewan maupun pembakaran kendaraan dinas.

"Kerusakan fasilitas negara tentunya harus diperbaiki yang berdampak pada pengalokasian biaya tambahan dalam APBD, " sampai Sekda Sudirman.

BACA JUGA: Rumdis Wagub Jambi Jadi Sasaran Serangan, Massa Lempar Batu hingga Molotov

Ditanya terkait langkah yang akan diambil Pemprov terkait pengrusakan ini akan dibawa ke ranah hukum atau tidak, Sekda belum menjawab pasti. "Kita serahkan sepenuhnya ke aparat penegak hukum sesuai tugas dan wewenangnya, " sebutnya.

Soal laporan yang akan dilakukan oleh Pemprov ke aparat penegak hukum Sekda menegaskan melihat perkembangan yang terjadi.

BACA JUGA: Unjuk Rasa di DPRD Jambi Ricuh, 5 Polisi Terluka

Sebelumnya, Aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa di depan gedung DPRD Provinsi Jambi, Jumat (29/8/2025) siang berakhir ricuh.

Pantauan di lapangan, kericuhan terjadi saat mahasiswa yang menamakan dirinya Aliansi Jambi Melawan, memaksa masuk ke gedung DPRD Provinsi Jambi.

Ada sejumlah tuntutan yang dibawa massa. Massa menyebut Aksi ini disebut lahir dari kekecewaan mendalam terhadap tindakan represif aparat dalam demonstrasi sebelumnya, yang menyebabkan seorang driver ojek online (ojol) terlindas kendaraan taktis Barakuda Brimob. Insiden itu menjadi pemicu solidaritas mahasiswa dan masyarakat yang menuntut pertanggungjawaban.

“Ini bukan sekadar solidaritas, ini panggilan hati nurani. Rakyat tidak bisa dibiarkan terus ditekan dengan kekerasan,” seru salah orator mahasiswa melalui pengeras suara.

Dalam orasi yang disampaikan secara bergantian, massa merumuskan empat tuntutan utama, yang pertama Mengusut Tuntas Kasus Kekerasan Aparat. Mahasiswa mendesak Kapolri dan Propam Polri melakukan investigasi terbuka dan transparan atas tindakan represif aparat hingga menewaskan ojol.

"Memproses hukum oknum yang terlibat, baik pelaku lapangan maupun atasan yang memberi komando, " sampai mahasiswa.

Lalu tuntutan kedua, pertanggungjawaban terhadap Korban dan Keluarga. Menurut massa pemerintah memberikan kompensasi, santunan, serta pemulihan hak kepada keluarga korban. Menjamin akses hukum, kesehatan, dan keadilan bagi pihak yang dirugikan.

Tuntutan ketiga, menuntut Reformasi Polri yang Nyata, Bukan Retorika. Mendesak Presiden RI dan DPR mempercepat agenda reformasi Polri.

"Evaluasi total penggunaan kendaraan taktis dan kekuatan berlebihan dalam pengamanan aksi massa, " katanya. (aan)