Kampus Merdeka Dorong Pembangunan Desa

JAMBIUPDATE.CO, JAKARTA – Gagasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim terkait Kampus Merdeka mendapat apresiasi dari sejumlah universitas di Indonesia. Kampus Merdeka dianggap bisa mendorong mahasiswa untuk terlibat aktif dalam pembangunan desa.

Terobosan Nadiem tersebut sejalan dengan visi Presiden Joko Widodo tentang Indonesia maju. Jika Indonesia ingin disebut mau, maka desa-desanya juga harus maju.

Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, Jawa Tengah, RES Fobia mengatakan, ada lima hal yang perlu diperhatikan dengan konsep Kampus Merdeka, terutama menyangkut keterlibatan mahasiswa dalam pembangunan desa.

Pertama, orientasi dunia pendidikan tinggi ke desa, sebenarnya bukanlah hal yang baru. Sudah lama ranah kemahasiswaan didekatkan pada wilayah perdesaan, misalnya lewat program Kuliah Kerja Nyata (KKN).

Kedua, bila sekarang dunia kampus atau pendidikan tinggi diminta untuk lebih terlibat lagi di desa-desa, maka hal ini harus dimulai dari kesadaran dan kecintaan alamiah bahwa pada hakekatnya kita semua berasal dari desa.

Ketiga, realitas desa-desa adalah realitas yang pluralistik. Kampus-kampus juga mempunyai ciri masing-masing atau yang sifatnya khas. Akan tetapi, baik kampus maupun masyarakat perdesaan, menghadapi era disrupsi yang sudah, sedang, dan akan terus menghadirkan keadaan yang tak hanya baru tapi juga kompleks dan makin berat, terutama karena perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi.

Keempat, kampus merdeka juga hanya bisa bergerak dinamis dan progresif bila mahasiswanya datang dari SMU dan SMK yang juga punya kualitas yang mumpuni.

Terakhir, perlu diuji dan diukur tentang status hukum serta pengalaman keterlibatan pendidikan tinggi, kualifikasi yang harus dimiliki kampus, begitu juga program, standar operasional dan substansi pertanggungjawaban dari semua pihak yang terkait pada pengelolaan perdesaan.

“Sebagai gambaran, menjadi seorang profesor pada bidang pendidikan tinggi tertentu misalnya, tidak berarti secara otomatis mampu menuntun, melatih, membekali dan mendidik anak-anak pada Taman Kanak-kanak. Desa dan masyarakatnya membutuhkan sapaan dan tindakan aktif dunia pendidikan. Tetapi harus dilakukan dengan rendah hati,” ujar RES Fobia dalam keterangan tertulisnya, kemarin (2/1).

Senada dengan UKSW Salatiga, Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) menyebut Kampus Merdeka perlu disesuaikan mulai dari kurikulum, dosen, sistem informasi, dll. Sebab hal ini merupakan pola baru dalam pendidikan di Indonesia.

UGM sendiri kata dia, telah menyesuaikan Kerangka Dasar Kurikulum (KDK) sebagai panduan pengembangan kurikulum di seluruh program studi dengan membentuk tim perumus kurikulum pada pertengahan 2019. Tim ini melakukan kajian mengenai berbagai kebijakan, kebutuhan keterampilan, dan kompetensi, fleksibilitas belajar, sinergi bersama mitra untuk pengembangan kompetensi dan pemanfaatan teknologi digital untuk pembelajaran dan diseminasi.

“Hambatan tentu selalu ada, namun dengan kesempatan yang diberikan oleh Kemendikbud harus direspons sebagai sebuah peluang untuk melakukan loncatan besar menuju kemandirian dan keunggulan UGM di kancah nasional dan global,” kata Hatma lewat keterangan tertulisnya.

Penyesuaian juga akan dilakukan Universitas Airlangga (Unair). Rektor Unair Mohammad Nasih mengaku akan merancang kurikulum lintas multidisiplin agar mahasiswa ilmu sosial bisa belajar ilmu eksakta, dan mahasiswa ilmu eksak juga bisa mengerti ilmu sosial. “Mahasiswa bisa belajar tanpa adanya ruang dan waktu. Namun mahasiswa wajib mengikuti peraturan dari kampus yaitu teratur dan kompeten,” kata.

Di hadapan rapat kerja dengan Komisi X DPR, pada Selasa (28/1), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim memaparkan empat kebijakan Kampus Merdeka.

Pertama adalah pembukaan program studi baru. Kedua, mengenai sistem akreditasi perguruan tinggi, ketiga adalah fasilitas perguruan tinggi yang statusnya masih PTN Badan Layanan Umum dan Satker untuk mencapai PTN-BH, dan keempat, hak belajar tiga semester di luar program studi mahasiswa tersebut.(din/fin)