JAMBIUPDATE.CO, KUALATUNGKAL-Provinsi Jambi kini telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
Sejauh ini, baru dua provinsi yang memiliki Perda ini, yakni Provinsi Jambi dan Yogyakarta.
Hal ini disampaikan oleh Kaban Kesbangpol Provinsi Jambi Drs, H. Apani Saharudin yang diwakili Kasubbid Wawasan Kebangsaan Ulya SE, saat membuka kegiatan sosialisasi Pemantapan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di aula Kantor Camat Pengabuan di Teluk Nilau, Kabupaten Tanjab Barat, Jumat (19/5).
‘’Untuk penguatan itu diperlukan kesadaran bagi segenap komponen bangsa berpartisipasi aktif dalam menjunjung tinggi nilai Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),’’ ujar Ulya membacakan sambutan Kaban Kesbangpol Provinsi Jambi.
‘’Keutuhan NKRI sudah menjadi harga mati. Oleh karenanya segala upaya tetap tegak dan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan segala potensi dan ideologi Pancasila, UUD 45 dan Bhineka Tunggal Ika itu harus kita kawal terus dan sungguh-sungguh,’’ tambahnya.
Ulya menambahkan, melalui kegiatan ini diharapkan dapat menyamakan langkah, persepsi, pola pikir, pola sikap, dan pola tindak agar sesuai dengan Ideologi, UUD 45 serta pengetahuan tentang Negara Wawasan kebangsaan kita . Dan yang tidak kalah pentingnya adalah semakin rekatnya persatuan dan kesatuan bangsa menuju Indonesia yang lebih baik.
‘’Dalam kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya peserta kegiatan yang hadir pada kesempatan ini untuk dapat meningkatkan persatuan dan kesatuanguna mendukung Jambi MANTAP (Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional) guna membangun Bangsa Indonesia khususnya Provinsi Jambi yang kita cintai ini, dan tak lupa kami ucapakan terimakasih kepada anggota DPRD Provinsi Jambi yang telah mensuport kegiatan ini sehingga terlaksana. Dan terimakasih juga kami ucapkan kepada aparat kabupaten dan kecamatan yang telah membantu pelaksanaan kegiatan ini,’’ pungkasnya.
Dalam kegiatan itu, Badan Kesbangpol Provinsi Jambi menghadirkan 3 orang nara sumber dari latar belakang yang berbeda.
Mereka adalah, Anggota DPRD Provinsi Jambi Abdul Jalil, Kaban Kesbangpol Kabupaten Tanjung Jabung Barat Muhammad Firdaus SE dan Babin Kamtibmas Aipda Mas’ud, SE.
Sedangkan peserta dalam kegiatan yakni unsur tokoh masyarakat, OKP, Ormas, perwakilan aparat desa, mahasiswa dan pelajar yang kesemuanya berjumlah 100 orang peserta.
Anggota DPRD Provinsi Jambi Abdul Jalil yang didapuk memberikan materi dalam kegiatan ini, memfokuskan bahasan kepada Perda Nomor 1o tahun 2022 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
Kata Jalil, dalam Perda ini, tertuang, Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat melibatkan, berkoordinasi dan bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota; instansi/lembaga vertikal/Lembaga lainnya; dan Masyarakat.
‘’Pelibatan, koordinasi dan Kerjasama dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam pelibatan dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui Forum Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan,’’ ujar Jalil.
Dalam Perda ini, kata Jalil, pada Bab IV juga dimuat tentang Peran Serta Masyarakat. Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, meliputi berpartisipasi aktif sebagai agen perubahan dan penggerak dalam mengimplementasikan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan,mendorong dan mendukung pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, membantu menyukseskan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dan meningkatkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki untuk menyukseskan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
‘’ Peran serta Masyarakat dapat dilakukan melalui forum Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dan/atau dalam keluarga,’’ jelasnya. Selain di Kecamatan Pengabulan, seminar juga digelar di Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjab Barat Rabu (31/5).
Anggota DPRD Provinsi Jambi Abdul Jali yang juga menjadi pemateri dalam kegiatan ini, mengatakan, Pemerintah Daerah melakukan penilaian terhadap pelaksanaan peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
Penilaian itu menjadi dasar untuk memberikan penghargaan atau insentif kepada Masyarakat.
Hal ini disampaikan oleh anggota DPRD Provinsi Jambi, Abdul Jalil, saat menjadi nara sumber dalam kegiatan sosialisasi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Jambi di
Menurut politisi Golkar ini, penilaian terhadap pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan berdasarkan kriteria, peningkatan pelayanan publik, memberikan perubahan terhadap kondisi lingkungan masyarakat, dan memberikan manfaat langsung pada masyarakat baik yang secara fungsional maupun secara ekonomis.
‘’Penghargaan sebagaimana dimaksud dapat berupa piagam penghargaan atau publikasi,’’ jelasnya.
Sedangkan, Pemerintah Provinsi, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di daerah.
‘’Pembinaan dan pengawasan itu secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik,’’ ujarnya.
Selain itu, sebutnya, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah, antara lain dengan instansi/lembaga vertikal, pemerintah daerah lainnya, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, Partai politik; dan/atau masyarakat.
‘’Tentu kerjasama ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,’’ pungkasnya.
Di Tungkal Ilir, Kabid Penanganan Konflik Kamaruzzaman membuka kegiatan tersebut. Sedangkan nara sumber, selaian Abdul Jalil, juga menghadirkan Kaban Kesbangpol Tanjab Barat Muhammad Firdaus dan Danramil-03 Tungkal Ilir Adil Aritonang yang menyampaikan materi tentang Wawasan Kebangsaan Cerminan Bela Negara untuk Menjaga NKRI.
Sedangkan peserta dalam kegiatan ini, yakni tenaga pendidik, dosen, BEM, Menwa, Pramuka dan Kosma yang kesemuanya berjumlah 100 orang peserta. (pas)
