Ormas islam saat ini memang banyak bermunculan. Salah satu ormas islam yang terkenal di Indonesia adalah Front Pembela Islam (FPI). Di Jambi, FPI sendiri baru terbentuk dan sudah beranggotakan ratusan orang.
SEJUMLAH orang kemarin tampak berada di rumah dinas Gubernur Jambi. Ada sekitar 5 hingga 7 orang saat itu. Mereka mengenakan pakaian kurung khas lengkap dengan kopiah di kepala.
Belakangan diketahui, ternyata, mereka adalah ketua DPD FPI Provinsi Jambi dan anggota yang akan bersilaturahmi dengan Gubernur untuk memproklamirkan keberadaan mereka.
Taufik Idrus Baragbah, Ketua DPD FPI Provinsi Jambi usai pertemuan dengan Gubernur mengatakan, pihaknya akan menghindari aksi anarkis. "Kondusifitas Jambi ini harus dijaga. Kita menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah. Mungkin sosial kontrol kita akan bantu," ungkapnya.
Dia menegaskan, kondisi Jambi sendiri, saat ini terebilang kondusif. Oleh karenanya, hal itulah yang harusnya dijaga. "Kondusif dan rasa aman di masyrakat harus tetap dijaga," ujarnya.
Dia menolak ketika disebut FPI selalu melakukan aksi anarkis. Menurutnya, hal itu hanya dibesar-besarkan saja. "Sebenarnya FPI mengedepankan upaya persuasif dan sangat mengedepankan persuasif. Jadi anarkis yang digambarkan di media itu hanya lah ulah dari sebagian redaksi. Karena melihat hilirnya saja, namun hulunya, yakni sebab awalnya dari anarkis itu tak dilihat," ungkapnya.
Taufik sendiri mengakui jika FPI masih belum diakui di Jambi. Pasalnya, mereka belum terdaftar secara sah di kantor Kesbangpolinmas Propvinsi Jambi. "Belum terdaftar memang, kita sedang mempersiapkan itu kelengkapan, legalitas itu yang diutamakan. Jangan khawatir illegal atau tak terdaftar. Dari pusat ada SK-nya," ungkapnya.
"Secepatnya akan diproses. Kita sudah melakukan aksi tolak miss world. Mungkin 1 muharram nanti kita bisa gabung," pungkasnya seraya menyebut jika FPI Jambi beranggotakan sekitar 300 orang dan belum termasuk simpatisan.
Kepala Kesbangpol Provinsi Jambi, Ali Dasri, mengatakan, memang FPI belum terdaftar. “Sepengetahuan saya belum terdaftar, karena mereka belum pernah menghadap ke saya. Kita kaget juga dia mau mengadakan audiensi ke Gubernur, padahal belum terdaftar,” katanya saat dikonfirmasi, Rabu (16/10).
Ditegaskannya, persoalan ini sudah dilaporkannya kepada Gubernur Jambi. Menurutnya, setidaknya, FPI harus mengikuti prosedur yang berlaku di Provinsi Jambi jika ingin berdiri di Jambi. “Ya paling tidak dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung,” ujarnya.
Ia meminta, FPI tetap mengikuti aturan yang ada dalam melakukan kegiatannya. Ia tidak akan mentolerir tindakan-tindakan anarkis yang dilakukan FPI dibeberapa tempat seperti di Jakarta dan Jawa. “Jangan anarkis,” pintanya.
Pihaknya tetap akan melakukan pemantauan apapun kegiatan FPI. Termasuk, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lainnya. “Di Jambi banyak LSM, ada ratusan yang terdata tapi sebagian tidak melapor (ilegal, red),” terangnya.
Senada Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus (HBA), usai mengadakan audiensi dengan FPI menegaskan, dia telah meminta FPI untuk segera melapor ke Kesbangpol Provinsi Jambi. Kemudian dalam melakukan aktivitasnya, FPI diminta untuk tetap menyesuaikan dengan adat istiadat daerah Jambi.
“Saya tidak melarang FPI melakukan kegiatan atau memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait. Tapi yang saya minta, kegiatan itu disesuaikan dengan adat budaya Jambi yakni dimana bumi dipijak disitu langit dijujung, serta Adat Bersendikan Syarak, Syarak bersendikan kitabullah. Jadi pengertiannya yang saya harapkan,” jelasnya. (*)
Penulis : WISMAN WAZIR/JE
