Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus (HBA) mulai gerah terkait banyaknya pejabat di lingkup Pemprov Jambi terbelit kasus hukum. Kabarnya, orang nomor satu di Provinsi Jambi tersebut bakal segera merombak kabinetnya.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Ambok Tuo, membenarkan bakal adanya rolling pejabat. Tapi ia belum tahu kapan waktunya.Menurutnya, rolling jabatan yang akan dilakukan Gubernur nantinya lebih pada kondisi untuk penyegaran. “Untuk roling besar itu tidak ada, hanya mengisi kekosongan jabatan dan penyegaran saja,” ungkapnya.
Ia mengatakan perombakan yang diakukan ini ekstra ketat sehingga dapat dipilih secara baik mana pimpinan yang punya kopetensi, dan loyalitas kerja yang baik. “Hak perogatif untuk menentukan siapa yang dapat memduduki jabatan tertentu ada di Gubernur. Namun itu dipilih bukan karena ada hubungan tertentu namun yang benar-benar mampu bekerja dengan baik,” ungkapnya.
Lebih jauh ditambahkan, yang diinginkan Pemprov bukan sembarang orang. Tetapi benar-benar orang yang mempunyai hati untuk malayani dan siap dengan segala resiko yang nantinya akan diterima, dan menjadikan daerah ini semakin baik lagi kedepan.
Gubernur HBA mengatakan mutasi akan dilakukan setelah evaluasi kinerja pada akhir desember mendatang. Bagi SKPD yang kinerja rendah memang akan di nonjobkan. Ia mengatakan bahwa mutasi merupakan hal yang biasa dalam pemerintahan, dan dengan mutasi ini ia berharap adanya penyegaran dalam menjalankan tugas.
--batas--
Tidak hanya itu orang-orang yang diamanahkan duduk pada jabatan tersebut diharapkan membawa hal yang lebih baik lagi terhadap kesejahteraan masyarakat. "Jabatan itu amanah, jadi tidak perlu khawatir apabila harus kehilangan jabatan, karena itu adalah amanah. Dan apabila sudah diamanahkan harus siap mengemban tugas tersebut," katanya singkat.
Selain itu, HBA juga meminta kepada SKPD untuk lebih terbuka kepada awak media. Karena dengan memberikan informasi yang terjadi, akan lebih transparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Terlebih, SKPD lebih paham masalah teknis, ketimbang dirinya yang merupakan penentu kebijakan. "Mereka juga harus terbuka," pintanya.
Menurutnya, SKPD lebih mengetahui hal-hal yang bersifat teknis. Ia menegaskan mulai saat ini dirinya mendelegasikan persoalan teknis kepada jajarannya. Sebab, dirinya tidak bisa menghafal hal-hal teknis yang cukup rumit. "Pokoknya yang bisa saya delegasikan ke dinas, ke badan, ya saya delegasikan. Saya mulai dari sekarang" tegasnya.
Namun, untuk hal-hal yang bersifat kebijakan, dirinya masih mau menjawab. Karena dirinya lebih menguasainya, dibandingkan dengan hal-hal teknis.
sumber: jambi ekspres
