JAMBIUPDATE.COM, MUARASABAK - Kadis DKP Provinsi Jambi, H. Saifudin mengkritisi program bantuan pompong Pemkab Tanjabtim. Diharapkannya, tidak ada lagi penambahan bantuan pompong bagi masyarakat, karena pompong yang ada saat ini telah banyak.
"Solusinya harus yang 5 GT ke atas, jadi bisa menangkap dijalur 2, dengan alat tangkap menggunakan jaring 2 inchi ke atas," katanya.
Menurutnya, bantuan kapal 5 GT ke atas bisa diperuntukan untuk satu kelompok. Saat akan melaut para anggota kelompok bisa patungan mengumpulkan ongkos melaut.
"Kalau pompong ini ditambah lagi sudah tidak layak karena bisa menyebabkan over fishing atau penangkapan ikan yang berlebih," jelasnya.
Penangkapan ikan yang berlebih ini, lanjutnya, tidak diimbangi dengan populasi ikan yang ada dilaut. Padahal fungsi pantai mangrove sebagai tempat bertelurnya ikan hingga berkembangbiaknya ikan.
"Harus ada penyeimbangan antara pompong dan ikan yang ditangkap," terangnya.
Menanggapi kritikan dari DKP Provinsi Jambi, Bupati Tanjabtim, H. Zumi Zola Zulkifli dikonfirmasi belum lama ini mengatakan jika memang dikaji dari kementrian untuk diperaiaran yang bagaimana apakah yang dikaji termasuk perairan di Tanjabtim?.
"Kalau itu memang tidak efektif lalu seperti apa? Karena masyarakat nelayan ini banyak. Demi kemajuan bersama kami terima kritikan tapi tentunya dengan solusinya," pungkas Zola
(yos)
