JAMBIUPDATE.COM, JAMBI Bawaslu Provinsi Jambi mencium adanya indikasi mobilisasi pemilih untuk memenangkan salah satu pasangan calon.
Pimpinan Bawaslu Provinsi Jambi, Ribut Suwarsono menyampaikan, ada tiga modus yang tercium untuk memobilisasi pemilih saat perebutan BH 1 nanti.
Pertama dugaan mobilisasi pemilih di pondok pesantren. Pihaknya menemukan diantara pondok pesantren di Seberang Kota Jambi sudah membagikan 200 lebih surat keterangan domisili (SKD) pada santrinya.
Sehubungan dengan informasi Panwaslu, muncul adanya surat keterangan domisili yang diperuntukan untuk salah satu pesantren yang ada di Pelayangan, beber Ribut.
Hal ini sudah didiskusikan dengan Panwaslu dan meminta untuk segera ditindaklanjuti. Padahal ini adalah alternatif terakhir yang diberikan saat pencoblosan Desember nanti. Pertanyaannya kenapa diawal sudah diberikan surat domisili ini, katanya.
Tentu pihaknya akan segera melakukan kroscek. Jika surat tersebut diberikan dengan tanggal yang sama, maka ada indikasi mobilisasi massa. Kita khawatirkan akan menjadi kerawanan pemilih, ujarnya.
Selain itu, modus lain juga bisa melibatkan pemilih eksodus serta karyawan perusahaan yang menginap saat bekerja. Untuk kasus ini juga bisa terjadi di kabupaten lain. Di Muarajambi itu misalnya di SMA Titian Teras dan MAN Cendikia, sebutnya.
Daerah rawan lainnya adalah di Sungai Tebal, Lembah Masurai Merangin, dengan dugaan akan adanya pelayanan dengan acuan piagam Sungai Tebal. Karena disalah satu alenia pada piagam tersebut berbunyi akan mendapatkan layanan pemerintah.
Pelayanannya ini sampai di mana, apakah akan mengakamodir pada saat Pilgub nanti atau tidak, ini yang menjadi perhatian kami, tuturnya.
Keberadaan piagam itu sediri pada dasarnya tidak ada masalah. Akan tetapi yang tidak diharapkan akan ada kebijakan setelah lahirnya pigam ini.
Saya diskusi dengan KPU Merangin warga Sungai Tebal masuk dalam DPT itu saat ini baru sebanyak 200 orang. Kalau saat ini ada yang mengurus administrasi kependdudukan saya tidak tau, pungkasnya. (aiz)
