JAMBIUPDATE.CO, JAMBI Anggota Komisi X DPR RI melakukan rapat koordinasi bersama pejabat di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota Selasa (3/5).
Dalam pertemuan itu beberapa permasalahan di Jambi disampaikan beberapa Bupati dan para SKPD di ruang lingkup Pemerintahan Provinsi Jambi. Mereka minta anggaran untuk Jambi harus jadi prioritas. Jika tidak Jambi sulit untuk bersaing dengan Provinsi tetangga.
SKPD mitra Komisi X diminta menyampaikan apa keluhan yang nantinya bisa diperjuangkan di APBN di 2017 nanti. Ada 4 SKPD mitra Komisi X yang diundang. Dinas Pendidikan, Pariwisata, Dinas Budparpora dan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Rahmad Derita berharap Komisi X DPR RI mampu merekomendasikan agar menyelesaikan beberapa permasalahan pendidikan di Provinsi Jambi.
Menurut Rahmad Derita, kini masih sekitar 30 persen anak usia dini umur 3 hingga 6 tahun yang baru bersekolah PAUD di Provinsi Jambi. Ini terlihat bahwa pendidikan sejak dini belum diprioritaskan oleh sejumlah orang tua.
Kalau Pak Dirjen Pendidikan Dasar Menengah mewajibkan anak yang harus masuk SD harus sekolah PAUD ini jelas masalah serius, karena ada 76.602 anak di Provinsi Jambi belum sekolah PAUD, kata Rahmad Derita.
Kita perlu ruang kelas baru SMA dan SMP sekitar 400 lebih ruang kelas. mutu pendidikan kita bisa dipacu jika terpenuhi. Kemudian kami juga minta unit perpustakaan sebanyak 94 unit yang tersebar di beberapa Kabupaten/kota di Provinsi Jambi karena ini melihat minat membaca masyarakat masih minim, tuturnya.
Melihat banyaknya permasalahan tersebut, Sutan Adil Hendra, Pimpinan Komisi X DPR Ri mengakui tidak menampik bahwa pendidikan di Provinsi Jambi sampai saat ini masih butuh pembenahan besar-besaran. Oleh sebab itu, kedepan pihaknya berusaha agar Pemerintah Pusat bisa memberikan dana segar yang cukup lebih untuk Provinsi Jambi.
Kita akan berusaha memperjuangkan permasalahan yang mereka sampaikan tadi bisa diselesaikan melalui Komisi X DPR RI kedepanya," katanya.
Namun ia berharap Pemkab/kota di Provinsi Jambi kedepan juga mampu mengatasi beberapa permasalahan jika seharusnya bisa diselesaikan tanpa campur tangan Pemerintah Pusat.
Ya tidak semua mereka menyerahkan semua permasalahan kepada pusat, mereka juga harus belajar bagaimana menyelesaikan persoalan yang kecil, katanya. (fth)
