Oleh: Erlina Triasmita
PEREMPUAN dalam konteks gender didefinisikan sebagai sifat yang melekat pada seseorang untuk menjadi feminism (bersifat kewanitaan). Sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, peran perempuan sudah ada dalam dunia politik, karena Sejarah Indonesia mencatat seorang tokoh bernama Gayatri Rajapatni (Ratu di atas segala Ratu) yang diyakini sebagai perempuan di balik kebesaran Kerajaan Majapahit.
Gayatri tidak pernah menjabat resmi sebagai ratu, tetapi peran politiknya telah melahirkan generasi politik yang sangat luar biasa di Nusantara kala itu. Di era Kolonialisme Belanda kita mengenal RA Kartini, ia lahir sebagai pemimpin perempuan yang memperjuangkan kebebasan dan peranan perempuan melalui emansipasi dalam bidang pendidikan. Berkat pemikiran-pemikiran yang ia lahirkan, sehingga sampai saat ini pemikirannya masih menjadi bahan kajian para Kartini masa kini.
Peran perempuan dan laki-laki pada dasarnya sama, itu juga telah diamanatkan oleh konstitusi kita Undang-undang Dasar Tahun 1945, pada penggalan Pasal 28D ayat 1 berbunyi setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum. Itu berarti baik laki-laki maupun perempuan pada dasarnya sama dihadapan hukum, berperan dalam politik, berperan dalam dunia pendidikan, berperan dalam dunia kesehatan, dan berperan dalam bentuk apa pun pemi kemajuan dan keutuhan negara tercinta yakni Negara Nesatuan Republik Indonesia.
Namun jika mendengar mengenai politik, tentu perempuan akan menganggap itu adalah momok yang sangat menakutkan. Politik dianggap sesuatu yang negatif dan hanya menjadi tugas bagi kaum adam saja.
Memang kebanyakan perilaku orang yang ada dalam organisasi seperti partai politik terkesan sering berubah-ubah dari waktu ke waktu sesuai situasi kondisi yang akhirnya memberikan makna lain sehingga mengarah akan kepentingan diri ataupun kelompok dan terkesan melenceng dari kewajiban yang seharusnya.
Hal seperti itulah yang menjadikan perempuan tidak ingin ikut terlibat dalam rana perpolitikan. Mereka takut untuk memulai. Melihat dari kondisi ini, tidak heran perempuan dijadikan kaum minoritas untuk berkecimpung didalamnya karena memang dibutuhkan nyali dan mental yang besar menghadapinya.
Lalu, apakah ketakutan itu terus menerus akan dijadikan alasan? Bagi kaum perempuan yang sudah mengerti dan paham akan perpolitikan sangat menyayangkan asumsi tersebut. Seharusnya perempuan harus ikut berkecimpung didalamnya.
Alasan mengapa perempuan itu penting memahami dan terlibat didalam, sebab didalam memutuskan tentang kebijakan penyelenggaraan pemerintah dan program pembangunan, perempuan merupakan objek pembangunan, maka ia memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara untuk memainkan perannya, mengambil bagian sebagai upaya untuk mewujudkan kesetaraan, keadilan, pemerataan serta berhak mendapatkan kesejahteraan hidup, apalagi peran perempuan didalam keluarga menjadi objek yang besar dalam menggapai kesuksesan tujuan pembangunan itu sendiri. perempuan harus ambil bagian didalamnya, jika tidak kita lalu siapa yang akan memperjuangkan kepentingan kaum perempuan?
Negara dan pemerintah telah memberi ruang bagi kaum perempuan berperan aktif mengisi pembangunan. Oleh karena itu sudah bukan zamannya lagi perempuan cuma jadi penonton, pengikut tetapi juga bisa menentukan dan memberi warna tersendiri bagaimana proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di negara kita tercinta, Indonesia.
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan supaya kaum perempuan lebih banyak lagi terlibat dalam dunia politik.
Pertama, pendidikan. Saat ini, tingkat pendidikan kaum perempuan masih lebih rendah. mayoritas kaum perempuan yang mengecap pendidikan hanya dari pulau Jawa dan Sumatra. hal ini menjadi timpang karena peran perempuan dari seluruh Indonesia tidak terlihat nyata. Keadaan inilah yang membuat perempuan kurang percaya diri mengambil kontribusi dalam dunia politik. Pemerintah perlu meningkatkan lagi pendidikan untuk perempuan khususnya dalam bidang politik.
Kedua, dorongan keluarga. Pandangan peran perempuan hanya sebatas rumah tangga atau mengurus bagian domestik saja harus dihapuskan karena hal ini membuat kaum perempuan tidak merasa didukung jika terjun dalam dunia politik. Dorongan keluarga lah yang utama untuk meningkatkan peran perempuan dalam politik. Hal ini bisa kita lihat dari Ibu Megawati, di mana beliau berasal dari keluarga yang berlatar belakang politik.
Ketiga, pola pikir perempuan sendiri. Kaum perempuan sering juga menutup diri untuk terjun di dunia politik. Mereka cenderung memilih sisi aman dalam berkarir. Padahal, jika dikembangkan dan didorong dengan baik, kaum perempuan bisa berperan maksimal dalam membangun bangsa lewat dunia politik. pengembangan rasa percaya diri diperlukan untuk membuka pola pikir kaum perempuan. karena pola pikir itu lah yang akan membuat mereka mampu untuk mengembangkan diri di dunia politik dengan sendirinya.
Keempat, keengganan masuk partai politik (parpol). Kaum perempuan beranggapan bahwa orang yang memasuki dunia parpol hanyalah kaum lelaki. Padahal dari segi peraturan parlemen, kuota untuk perempuan terus diberikan, termasuk penetapan kuota 30% perempuan di parlemen melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Kaum perempuan seharusnya lebih peka akan kebutuhan partai politik ini untuk membangun bangsa. Adanya partai-partai baru yang bermunculan saat ini membuka banyak peluang dan tentu sangat bagus untuk mengembangkan peran dalam dunia politik. Tetapi kaum perempuan juga harus jeli melihat latar belakang dari berbagai partai politik yang ada di Indonesia. Pilihan utama nya adalah partai politik yang dapat membangun bangsa, jujur dan terbuka. Jadi, peran perempuan dalam politik sangatlah diperlukan. Hal ini akan tercapai jika pengembangan terhadap kaum perempuan terus dilakukan. Mari kaum perempuan ambil perananmu dalam kehidupan lewat politik. Perempuan berpolitik? Kenapa tidak!
*Penulis adalah Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Jambi
