JAMBIUPDATE.CO, Tahun 2018 ini provinsi Jambi menghadapi pemilihan tiga kepala daerah secara serentak. Diantaranya, pemilihan Walikota Jambi, Bupati Merangin dan Kerinci. Masing-masing calon kepala daerah itupun sudah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Tinggal proses pengesahan saja oleh KPU. Artinya tidak lama lagi, masyarakat kota Jambi, Merangin dan Kerinci diberi kesempatan untuk memilih pemimpin yang dianggapnya layak.
Memilih pemimpin yang layak ini bukanlah persoalan gampang. Terlebih bagi umat Islam.
Didalam Islam diatur kriteria tertentu yang dianggap pantas memimpin sebuah daerah. Pemimpin daerah dalam Islam, bukan hanya sekadar memiliki kekayaan berlimpah, wajah yang tampan dan rumah yang mewah. Tapi ada kriteria tertentu yang membuat seseorang dianggap layak menjadi pemimpin.
Saking sulitnya memilih pemimpin inilah, sehingga pasca Wafat Rasulullah SAW kaum muslim berembuk selama dua hari untuk menunjuk siapa yang paling pantas jadi khalifah.
Ketika kaum Anshar berbaiat ke Saad bin Ubadah, kaum Muhajirin menolaknya. Ketika Abu Bakar diusulkan menjadi khalifah, diapun merasa tidak pantas dan malah mengusulkan Umar bin Khattab. Namun, diluar dugaan ternyata Umarpun menolaknya dan bersikeras beranggapan Abu Bakarlah yang layak.
Umar beralasan, Abu Bakar dianggap layak karena telah menemani Nabi SAW berhijrah dan ditunjuk sebagai Imam oleh Rasulullah SAW saat beliau sakit.
Akhirnya pada hari kedua pasca wafatnya Rasullullah SAW, Abu Bakarpun terpilih dan menyampaikan pidatonya yang berbunyi ; Ketahuilah bahwa aku bukanlah yang terbaik diantara kalian, jika aku benar ikutilah aku, dan jika aku tidak mentaati Allah dan Rasulnya, ingatkanlah aku.
Dan tidak ada kewajiban kalian untuk taat kepadaku,.
Didalam Islam pemimpin adalah amanah yang sangat berat dan menuntut tanggungjawab sesuai Sabda Rasulullah SAW yang berbunyi Kepemimpinan adalah sebuah amanah dan pada hari kiamat bisa menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali mereka yang mendapat jabatan itu dengan cara yang benar atau karena ia memang layak untuk mendapatkannya, serta ia menunaikan tugas dan tanggungjawab yang ada pada jabatan tersebut, demikian kata Rasul yang menjadi patokan siapa saja yang ingin jadi kepala daerah.
Secara umum bahasan terkait kepemimpinan dalam Islam ini ada dalam Kitab
al-Ahkam al-Sulthaniyah. Kitab ini ditulis oleh Iman Al Mawardi. Beliau ulama top pada masanya.
Beliau Sangat dekat dengan dua khalifah Abbasiyah di Bagdad, yaitu al-Qadir dan al-Qaim bi Amrillah (khalifah ke-25 dan ke-26). Saat itu, Imam al-Mawardipun pernah diangkat menjadi duta besar, bahkan menjadi Ketua Mahkamah Agung.
Lalu, pada masa Khalifah al-Qaimlah, Imam al-Mawardi menulis kitab al-Ahkam al-Sulthaniyah.
Menurut sang Imam, tujuan memilih pemimpin itu untuk meneruskan misi kenabian di muka bumi agar dapat memelihara agama dan menjaga keteraturan masyarakat.
Orientasi kepemimpinan dalam Islam yakni menjaga nilai agung keagamaan sekaligus menerapkannya dalam kehidupan nyata.
Demikianlah pentingnya memilih pemimpin tersebut.
Makanya, Al Mawardi memberikan tujuh syarat bagi seseorang yang ingin jadi pemimpin. Pertama, seorang pemimpin harus memiliki perasaan adil. Kedua, pemimpin harus berpengetahuan yang luas.
Ketiga, sehat pendengaran, penglihatan dan pembicaraan. Keempat, tubuh tidak cacat, yang dapat menghambat pelaksanaan tugas. Lalu, kelima berwawasan luas dalam hal administrasi Negara. Keenam, punya keberanian untuk melindungi wilayah Islam dan melaksanakan jihad dan ketujuh, punya garis keturunan dari Quraisy.
Untuk persyaratan yang ketujuh ini mungkin bisa diterjemahkan sebagai warga Negara Indonesia atau penduduk setempat.
Meski sudah memaparkan kriteria pemimpin tersebut, Al Mawardi juga memperkenalkan konsep pemakzulan.
Menurut Al Mawardi, pemimpin bisa diturunkan apabila kedapatan melakukan maksiyat terhadap Allah. Ini mengandung maksud bahwa seorang pemimpin harus mengabdikan dirinya untuk kemaslahatan umat dan agamanya.
Demikianlah kriteria seorang pemimpin menurut Islam. Semoga menjadi pertimbangan umat di Kota Jambi, Merangin dan Kerinci dalam memilih pemimpinnya pada Pilkada serentak ini.
Jangan sampai salah dalam memilih pemimpin. Karena penderitaan yang ditanggung bukan hanya lima tahun, tapi bisa berdampak kepada anak cucu. Misalnya saja saat menjadi kepala daerah, seorang bupati atau walikota melepas ribuan hektare tanah untuk dikelola perusahaan dalam masa puluhan tahun.
Hal ini tentu menyebabkan kesensaraan kepada penduduk lokal. Penduduk lokal saja kesulitan dalam percocok tanam, sementara seorang pemimpin dengan seenaknya mengizinkan pengelolaan tanah tersebut. Oleh karena itu, berhati-hatilah memilih pemimpin daerah.
Jangan terbuai dengan iming iming uang ratusan ribu rupiah, daerah tergadaikan selama lima tahun kedepan.
Penyesalan di kemudian hari tiada lagi gunanya. Semoga Allah selalu memberikan kekuatan kepada kita menjalankan petunjukNya.
(Penulis adalah Koordinator Wilayah Laskar Santri Nusantara Provinsi Jambi)
