JAMBIUPDATE.CO, MAKASSAR – DPRD Sulsel mendorong pemprov agar pendapatan daerah tetap stabil di tengah pandemi Covid-19. Meski pandemi ini sangat memukul perekonomian.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Sulsel, Fachruddin Rangga mengakui ada item pendapatan yang sulit untuk tidak mengalami penurunan.
“Misalnya pajak BBM, sulit tidak mengalami penurunan. Akan tetapi, kami tetap mendorong Bapenda mengantisipasi penurunan itu. Kami minta ditutupi dari item pendapatan pajak lainnya,” harapnya seperti dikutip dari Harian Fajar (Fajar Indonesia Network Grup), Kamis, 18 Juni.
Kabid Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bapenda Sulsel, Darmayani Mansyur mengakui pendapatan pajak daerah sangat anjlok. Sebelum ada pandemi Covid-19 atau masih situasi normal, realisasi pajak kendaraan bermotor (PKB) bisa mencapai Rp5 miliar-Rp6 miliar per hari. Kini hanya bisa separuhnya atau anjlok 50 persen.
“Selama Mei lalu menyentuh Rp3 miliar per hari. Itu sudah sangat luar biasa. Bila dibanding Mei tahun lalu, PKB turun 40 persen. BBNKB turun 70 persen, PBBKB turun 30 persen juga PAP turun 30 persen,” jelasnya.
Darmayani menambahkan, pihaknya juga memberikan pelonggaran berupa insentif penghapusan denda pajak kendaraan bermotor (PKB). Insentif ini diberikan mengingat ada kebijakan masyarakat diimbau tetap berada di rumah. Ini berlaku sejak Januari hingga Juni.
“Nanti kita lihat apa diperpanjang atau tidak penghapusan denda ini. Tentu tergantung perkembangan pandemi Covid-19,” tuturnya.
Diakuinya, pajak kendaraan masih menjadi pendapatan andalan daerah. Namun, karena kondisi pandemi, sehingga sangat terdampak.
Pembelian kendaraan baru juga menurun. Termasuk konsumsi bahan bakar kendaraan juga turun, karena aktivitas di luar rumah berkurang.
“Imbas kondisi ekonomi yang sulit, sehingga banyak warga memilih menunda dahulu membayar pajak. Namun di awal Juni ini sedikit ada grafik membaik pembayaran pajak,” tukasnya. (taq-fik/rif)
Sumber: www.fin.co.id
