“Sebagai lembaga pelindung rakyat, MUI dan BPOM diminta bekerja secara profesional berdasar kaidah-kaidah fatwa dan ilmiah yang berlaku,” ujarnya.
“Lembaga ini tidak boleh bekerja dalam tekanan pemerintah, apalagi didikte oleh para pedagang vaksin, meski 3 juta dosis vaksin Sinovac buatan China tengah didistribusikan ke berbagai daerah,” ucapnya.
Anak buah Ahmad Syaikhu itu juga minta pemerintah tidak hanya mengandalkan satu merek vaksin saja seperti Vaksin Sinovac ini.
“Pemerintah perlu mempertimbangkan merek vaksin lain yang terinformasikan efektivitas dan keamanannya,” tutur Mulyanto.
Ia juga mendesak pemerintah mempercepat proses uji klinis dan produksi vaksin Merah Putih yang merupakan vaksin hasil karya peneliti dalam negeri.
Legislator Dapil Banten III ini berharap vaksin karya anak bangsa itu dapat menjadi substitusi atau pengganti vaksin impor.
“Kita memiliki banyak ahli vaksin serta BUMN sektor kesehatan yang andal. Saya yakin bangsa kita mampu memproduksi vaksin domestik hasil riset dan inovasi anak bangsa ini jika pemerintah mendorong dan memfasilitasi secara maksimal. Kenapa tidak?” pungkas Mulyanto. (pojoksatu/fajar)
Sumber: fajar.co.id
