JAMBIUPDATE.CO, JAMBI - Pemprov Jambi sudah duduk bersama Dirjen Migas, Pemerintah Batanghari, Sarolangun, TNI, Polri dan unsur lainnya untuk memberangus tambang minyak ilegal. Hasilnya diperoleh kesepakatan. Terdiri dari jangka pendek, menengah dan panjang.
Muaranya nanti terlihat akan menjadikan ilegal driling menjadi tambang rakyat. Setidaknya Pemprov Jambi telah menetapkan di tahun 2022, ilegal driling sudah bisa menjadi legal, sesuai dengan aturan yang berlaku.
Sementara untuk di tahapan awal ditargetkan paling lama akan bergerak pada akhir mei mendatang.
"Kita akan membentuk tim terpadu dari Ditjen Migas, SKK Migas, K3S, KLHK, Pemprov, Pemkab, TNI, Polri, Akademisi dan LSM (Walhi). Serta akan dilakukan pengosongan TKP oleh Satpol PP Provinsi dan Kabupaten Lokus untuk tahap awal ini dibawah koordinasi TNI/Polri," ujar Pj Gubernur seusai rapat (29/4).
Kemudian setelah dilakukan pengosongan TKP, tim terpadu akan melakukan pemasangan portal, kemudian melakukan penjagaan dan mendirikan pos untuk memantau aktivitas masyarakat.
Kemudian juga, di lokasi ilegal driling akan dilakukan pemasangan CCTV. Untuk anggaran disesuaikan dengan masing-masing daerah. "Untuk jangka pendek ini ditargetkan sampai akhir Mei mendatang," tegasnya.
Kemudian, untuk jangka menengah Pemprov Jambi memberikan waktu hingga Oktober mendatang. Di tahap ini, tim terpadu masih melakukan pemasangan portal, cctv dan pengosongan TKP.
Kemudian, pemerintah akan melakukan revisi permen ESDM nomor 1 tahun 2008 terkait pelibatan masyarakat dalam memperoleh manfaat migas.
"Nanti akan kita usulkan ke Kementerian ESDM," jelas wanita yang juga menjabat Dirjen Bangda Kemendagri ini.
Untuk tahap terakhir dalam mewujudkan ilegal driling menjadi tambang rakyat, akan diselesaikan pada Juni 2022.
Di tahap ini merupakan penguatan pembinaan rakyat untuk bisa memanfaatkan migas ini.
Dengan ini, koordinasi dengan KLHK juga harus dilakukan dengan unsur terkait. Sementara itu Dirjen Migas Tutuka Ariadji mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Pemprov Jambi.
"Kita juga membuka peluang untuk mewujudkan komitmen itu, karena dari aktivitas itu memang banyak lingkungan yang rusak," kata dia. (aba)
