Ia mengaku memilih pulang dari rumah sakit karena tidak mampu menanggung biaya sehari-harinya. Meskipun tidak membayar biaya pengobatan, tetap harus mengeluarkan biaya makan dan lain-lain.
Baca juga: Anggaran Gizi Buruk Rp172 juta, Anggaran Perjalanan Dinas Dewan Puluhan Miliar
Selain itu, Rosmiati juga mengaku kepikiran dengan tiga anaknya yang masih kecil di rumah. Saat FAJAR berkunjung ke kediamannya, Rosmiati masih terbaring lemas. Tubuh nampak sangat kurus kering.
Tampak hanya tulang terbungkus kulit lantaran kurus akut. “Awalnya saya tidak bisa bicara karena sangat kurus. Rambut juga rontok,” katanya.
Kondisi ini diakui karena suaminya yang menjadi tulang punggung meninggalkannya tanpa jejak dengan membawa salah satu anaknya. Sehingga ia pun mengaku kesulitan ekonomi.
Sementara ada tiga anak lainnya yang ia harus hidupi. Juga dua ibu dan neneknya yang tinggal bersama di rumah reoknya,
Akibatnya, putri sulungnya harus menjadi tulang punggung. Di sela-sela sekolahnya, harus berjualan donat setiap pagi. Donat itu milik tetangganya. Upahnya Rp30 ribu per hari.
Dari pemerintah dan DPRD Makassar, tak ada perhatian. “Setahu saya tidak ada. Tidak ada bantuan susu atau obat dari pemerintah,” kata Rosmiati.
Kepala Puskesmas Rappokalling, dr Gusti, menyebutkan dari diagnosis awal, Rosmiati mengalami malnutrisi alias kekurangan gizi. “Tetapi kepastiannya harus dari hasil pemeriksaan RS Daya,” katanya.
Anggaran Jomplang
Dalam catatan FAJAR, gizi buruk hanya dianggarkan Rp172 juta. Sangat jauh dari cukup, sebab seorang anak gizi buruk memerlukan penanganan kesehatan lebih lanjut.
Bila dibandingkan dengan anggaran perjalanan dinas DPRD Makassar, angka tersebut hanya secuil kecil. Pada 2020, total Rp65,87 miliar anggaran untuk kebutuhan perjalanan dinas wakil rakyat itu. Meski kemudian dikoreksi lantaran pandemi Covid-19 menjadi Rp31,80 miliar.
Peneliti Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi Ali Asrawi Ramadhanangaran perjalan dinas DPRD Kota Makassar ini sangat besar. Wakil rakyat cenderung mengabaikan rakyat dengan menggelontorkan dana besar untuk lembaga sendiri, namun alokasi kecil untuk warga miskin, termasuk untuk anak gizi kurang/buruk.
“Silakan bandingkan dengan bagaimana perencanaan perjalanan dinas di kantor lain,” katanya.
Padahal, seharusnya pada situasi saat ini, dewan lebih peka dalam mengambil kebijakan apalagi soal anggaran. Apalagi, dalam situasi Covid-19.
Menurutnya, pemerintah harusnya berpikir bagaimana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar dan pola konsumsi yang menurun, paling tidak menunjukan kepedulian soal itu.
Perjalanan dinas sebesar itu, harusnya dipotong saja karena banyak hal saat ini tidak perlu perjalanan dinas. “Komunikasi serta konsultasi saat ini dapat dilakukan virtual,” katanya.
Jangan sampai, perjalanan tersebut juga tidak begitu produktif. Sehingga cenderung hanya buang-buang anggaran saja atau hanya sekadar mengejar SPPD dan pelesiran.
Kasus Naik
Data yang dihimpun FAJAR dari Dinas Kesehatan (Diskes) Makassar menunjukkan untuk prevalensi status gizi buruk ada kenaikan 0.11 persen dan gizi kurang 1,67 persen pada 2020.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Diskes Makassar Ita Isdiana Anwar mengatakan dengan kondisi tersebut, alokasi pemberian makanan tambahan (PMT) setiap tahun jumlahnya hampir sama.
Kondisi gizi buruk di Makassar dominan karena ada penyakit penyerta. Sementara gizi kurang memang karena ekonomi keluarga dan tingkat pola asuh dari keluarga.
Adapun yang didapatkan dengan kondisi kurang baik dari yang mengalami gizi kurang hingga menjadi gizi buruk itu karena tidak terdeteksi atau tidak berkunjung ke posyandu.
“Kondisi ini biasanya dialami bagi yang sering berpindah-pindah domisili, sehingga nanti diketahui kondisinya ketika sudah mengalami kondisi penurunan berat badan,” katanya.
Sebetulnya, pengaruhnya karena masih minimnya anggaran. Sebab, pengawalan pemulihan PMT itu minimal 100 hari dan butuh anggaran lebih besar dari yang ada saat ini.
“Untuk intervensi gizi buruk dan kurang saat ini lebih spesifik ke Posyandu,” bebernya.
Jawaban Dewan
Juru bicara (Jubir) Badan Anggaran (Banggar) DPRD kota Makassar Mario David mengatakan anggaran perjalanan dinas dikeluarkan karena memang setiap perjalanan dinas selalu butuh anggaran.
Akan tetapi, semua sudah masuk tahap refocusing sejak bulan Maret 2020. Besaran refocusingnya berada di kisaran 50 persen dari jumlah total yang dianggarkan.
“Perjalanan dinas tetap ada, tapi jumlahnya yang dikurangi. Anggarannya juga direfocusing semua, itu 50 persen jumlahnya,” jelasnya. (sal-mum-wid-bus)
Sumber: www.fajar.co.id
