JAMBIUPDATE.CO, JAMBI - Merasa mendapatkan diskriminasi oleh Pemerintah dan DPRD Provinsi Jambi, belasan Atlet disabilitas mendatangi DPRD Provinsi Jambi, Jumat (19/8).
Pengurus National Paralympic Committee (NPC) Muhammad Usman dalam orasinya mengatakan mereka menuntut kesetaraan anggaran. Dimana selama ini pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen untuk memberikan kesetaraan antara atlet disabilitas sama yang bukan disabilitas.
Namun, sampai saat ini kesetaraan itu tidak pernah ada, bahkan saat ini pihak DPRD dengan Pemerintah Provinsi Jambi sedang melakukam sidang pengesahan KUA PPAS.
"Yang sekarang lagi di sidang paripurna itu kita mendapat alokasi hanya Rp450 juta, terus terang dengan anggaran Rp 450 juta itu tidak memungkinkan bagi kami untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan menuju Pekan paralympic rasional di Sumatera Utara," katanya.
Sedangkan para atlet non disabilitas mendapatkan anggara cukup fantastik yakni Rp7,5 Miliar, sedangkan Disabilitas hanya mendapatkan 6 persen dari jumlah itu.
"Apakah itu masuk akal Sementara Pak Gubernur mentargetkan kami di pekan internasional Sumatera Utara Aceh itu kita masuk 10 besar, anehnya itu," katanya.
Dengan alokasi yang diberikan, Usman menegaskan para atlet disabilitas merasa didiskriminasi oleh pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi Jambi.
"Kami menyimpulkan bahwa memang difabel ini didiskriminasi oleh pemerintah dan DPRD provinsi Jambi," katanya. (aba)
Sebut Dapat Diskriminasi Anggaran, Belasan Atlet Disabilitas Unjuk Rasa di Kantor DPRD
JAMBI - Merasa mendapatkan diskriminasi oleh Pemerintah dan DPRD Provinsi Jambi, belasan Atlet disabilitas mendatangi DPRD Provinsi Jambi, Jumat (19/8).
Pengurus National Paralympic Committee (NPC) Muhammad Usman dalam orasinya mengatakan mereka menuntut kesetaraan anggaran. Dimana selama ini pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen untuk memberikan kesetaraan antara atlet disabilitas sama yang bukan disabilitas.
Namun, sampai saat ini kesetaraan itu tidak pernah ada, bahkan saat ini pihak DPRD dengan Pemerintah Provinsi Jambi sedang melakukam sidang pengesahan KUA PPAS.
"Yang sekarang lagi di sidang paripurna itu kita mendapat alokasi hanya Rp450 juta, terus terang dengan anggaran Rp 450 juta itu tidak memungkinkan bagi kami untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan menuju Pekan paralympic rasional di Sumatera Utara," katanya.
Sedangkan para atlet non disabilitas mendapatkan anggara cukup fantastik yakni Rp7,5 Miliar, sedangkan Disabilitas hanya mendapatkan 6 persen dari jumlah itu.
"Apakah itu masuk akal Sementara Pak Gubernur mentargetkan kami di pekan internasional Sumatera Utara Aceh itu kita masuk 10 besar, anehnya itu," katanya.
Dengan alokasi yang diberikan, Usman menegaskan para atlet disabilitas merasa didiskriminasi oleh pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi Jambi.
"Kami menyimpulkan bahwa memang difabel ini didiskriminasi oleh pemerintah dan DPRD provinsi Jambi," katanya. (aba)
