JAMBIUPDATE.CO, JAMBI - dr Maulana bakal calon Wali Kota Jambi 2024 berjanji akan menjalankan program Kampung Bahagia.
Program ini akan mengalokasikan dana Rp 100 juta per RT di Kota Jambi. Program yang akan digulirkan Maulana ini jika terpilih menjadi Wali Kota Jambi pada Pilwako 2024 mendatang, sirancang untuk memperkuat infrastruktur dan meningkatkan kualitas hidup warga di tingkat RT.
Program Kampung Bahagia ini mendapat tanggapan dari Dr Dedek Kusnadi Pengamat Kebijakan Publik dan Politik Jambi.
Akademisi UIN STS Jambi ini menyoroti kebijakan yang ia sebut keliru dari kampaye janji politik Maulana tersebut.
Menurut Dr Dedek, program 100 juta per RT dinilainya tidak relevan dan hanya mengukir janji semata.
"Sangat penting untuk mengutamakan regulasi kebijakan dan penggunaan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar janji politik yang tidak berdasar," ujarnya.
Menurut Dedek, melihat dasar-dasar penggunaan anggaran APBD Kota Jambi serta mengawasi implementasinya adalah langkah yang harus diambil untuk mencegah penyalahgunaan dan dampak negatif bagi masyarakat dan pemerintah kota.
"Mengandalkan janji politik semata tanpa mempertimbangkan aspek regulasi dan efektivitas penggunaan anggaran dapat berdampak fatal bagi masyarakat dan Pemerintah Kota Jambi," katanya.
"Oleh karena itu, penting untuk memperingatkan agar tidak terlena dengan janji manis politik yang tidak relevan dengan fungsi sebenarnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat," sambungnya.
Dedek bilang, pembangunan infrastruktur di tingkat RT memang penting. Namun, harus dilakukan dengan memperhatikan regulasi dan penggunaan anggaran yang efisien dan transparan.
"Hanya dengan demikian, langkah progresif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Jambi dapat diwujudkan dengan baik dan berkelanjutan," katanya lagi.
Namun, kata Dedek, tentu ada fungsi tanggung jawab dalam penggunaan uang APBD atau uang rakyat tersebut.
"Jika ingin membuat program, harus dilihat kesesuaian APBD Kota Jambi. Apa-apa saja penggunaan dana APBD itu harus jelas," katanya.
Dedek membandingkan dengan kabupaten Kutai Kartanegara yang mempunyai APBD mencapai Rp12 triliun lebih dan kabupaten Kutai Timur Rp 9 triliun lebih.
“Hanya mampu Rp 50 Juta. Ini APBD Kota Jambi gak sampai Rp 2 triliun mau kasih RT Rp 100 juta, inilah yang disebut sebagai pelengkap sempurnanya sandiwara politik manis politik. Program Rp 100 juta per RT ngawur, asal ada program saja dan tidak dianalisis dengan ilmu kebijakan,” katanya.
Dedek menilai, bakal calon wali kota tidak perlu mengumbar janji politik pada saat baru mau menjadi bakal calon saja. (*)
