Selasa, 24 Oktober 2017
Berita Jambi Paling Update


Butuh Regulasi Pemda sebagai Penguat E-Commerce

Senin, 05 Desember 2016 - 15:25:25 WIB | Dibaca: 499 pembaca
Ilustrasi.

JAMBIUPDATE.CO - Kinerja perdagangan dalam jaringan (daring) atau e-commerce tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir. Sektor ini pun menjadi fokus pemerintah dalam Paket Kebijakan Ekonomi XIV, yang dirilis beberapa waktu lalu. Namun, kalangan pengusaha menilai, masih diperlukan regulasi susulan untuk memayungi bisnis ini.

Merujuk data yang dirilis Moody Analytics and Visa, nilai transaksi e-commerce di Indonesia tahun lalu mencapai Rp 150 triliun. Hingga akhir tahun ini, diprediksi akan mencapai USD 20 miliar atau sekitar Rp 250 triliun.

Diketahui, Kementerian Komunikasi dan Informatika beserta 11 kementerian dan lembaga terkait telah merampungkan aturan mengenai sistem perdagangan berbasis elektronik, alias peta jalan e-commerce. Itu terangkum dalam Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XIV, yang tujuan utamanya mengatur kebijakan di sektor ini, terutama para pelaku industri kreatif.  

Wakil Ketua Bidang Investasi Kamar Dagang dan Industri Kaltim Alexander Sumarno menyebut, masyaraat Kaltim sudah harus benar-benar melek hukum dalam sistem jual-beli. Terkhusus untuk transaksi daring tadi. 

Perdagangan daring itu, kata dia, perlu jadi perhartian karena sudah menjamur. Paket kebijakan ekonomi XIV yang bertujuan mengatur e-commerce mesti sigap pula ditanggapi pemerintah dan masyarakat Kaltim.

Alex menuturkan, pedagang di media e-commerce yang tidak menggunakan lokasi penjualan, membuat mekanisme perdangan menjadi berbeda, sehingga sebagian terkesan liar. Hal itu perlu diatur dalam kebijakan agar semua pengusaha sama-sama bisa berjalan sesuai kaidahnya. Termasuk dalam hal kewajiban pajak.

“Kami harap ini bisa benar-benar disentuh hukum. Paket Kebijakan Ekonomi XIV benar-benar diharapkan bisa mengatur perdagangan online secara menyeluruh, termasuk sampai di daerah,” ucap dia.

Disebutkannya, perlindungan konsumen merupakan hal yang lebih sulit tersentuh dalam perdagangan e-commerce dibanding berdagang biasa. Sebab wujud barang yang dijual bisa tak sama dengan apa yang dibayangkan pembeli. Ditegaskannya, pemerintah daerah mesti turut memikirkan dan mengusahakan penerapan Paket Kebijakan Ekonomi XIV untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

“Takutnya ada perubahan konten antara barang yang dipromokan kemudian berubah wujud saat dijual. Nah, mekanisme itu yang perlu diatur pemerintah, supaya ada klaim yang jelas nantinya antara penjual dan pembeli,” ulas dia.

Dengan disusunnya peta jalan e-commerce, diharapkan industri perdagangan elektronik di Indonesia bisa tumbuh dengan cepat. Seperti diketahui, negara dengan jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara ini ditargetkan menjadi pusat ekonomi digital utama di kawasan ini pada 2020 nanti, sesuai isi paket kebijakan terbaru teadi.

Salah satu isi paket tersebut adalah memberi kepastian dan kemudahaan bagi semua pihak dalam memanfaatkan e-commerce. Lainnya, untuk memberi perlindungan kepentingan nasional, UMKM dan pelaku usaha pemula. (mon/man/fab/JPG)

Sumber: www.jawapos.com

Berikan Komentar via Facebook :







Pencarian Berita:
Pilih Indeks Berita:
/ /