MUARASABAK, Walaupun kepemilikan Pulau Berhala sudah berpindah tangan, yang saat ini masuk ke dalam Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Namun Bupati Tanjab Timur, Zumi Zola Zulkifli masih mempertanyakan keberadaan aset milik Pemkab yang berada di Pulau Berhala. Apalagi seperti diketahui, Pemkab telah menganggarkan dana yang tidak sedikit untuk membangun Pulau Berhala sebelum jatuhnya putusan kepemilikan Pulau Berhala oleh Mahkamah Konstitusi (MK). “Kami sempat bangun rumah diawal-awal masa pemerintahan saya. Kami masih mempertanyakan bagaimana denga aset ini,” ujarnya.
Dikatakanya, karena selama ini Pemkab belum mendapatkan arahan dari Provinsi mengenai keberadaan aset milik Pemkab di Pulau Berhala. “Untuk putusan kami sudah berikan support bagi Provinsi,” katanya.
Zola mencotohkan, dalam hal support yag dilakukan Pemkab yakni selalu hadir disetiap sidang sebelum putusan Pulau Berhala. “Saya lihat sendiri seperti apa, usahanya apa saja,” jelasnya.
Dia juga menilai mungkin semua yang diputuskan MK memiliki alasan tersendiri, mengapa MK memutuskan Pulau Berhala menjadi milik Kepri. “Saya percaya Provinsi melakukan apa yang bisa dilakukan. Karena saya datang ke MK pak Gubernur juga hadir. Saya pun selama ini selalu berkoordinasi apa yang bisa dilakukan Pemkab,” paparnya.
Walaupun Pulau Berhala tidak lagi dimiliki Provinsi Jambi, dirinya selaku Bupati tetap menerima keputusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi. “Walau sekarang ada kondisi keputusan yang harus kami hormati dan patuhi,” tandasnya. (sumber: jambi ekspres)
Dikatakanya, karena selama ini Pemkab belum mendapatkan arahan dari Provinsi mengenai keberadaan aset milik Pemkab di Pulau Berhala. “Untuk putusan kami sudah berikan support bagi Provinsi,” katanya.
Zola mencotohkan, dalam hal support yag dilakukan Pemkab yakni selalu hadir disetiap sidang sebelum putusan Pulau Berhala. “Saya lihat sendiri seperti apa, usahanya apa saja,” jelasnya.
Dia juga menilai mungkin semua yang diputuskan MK memiliki alasan tersendiri, mengapa MK memutuskan Pulau Berhala menjadi milik Kepri. “Saya percaya Provinsi melakukan apa yang bisa dilakukan. Karena saya datang ke MK pak Gubernur juga hadir. Saya pun selama ini selalu berkoordinasi apa yang bisa dilakukan Pemkab,” paparnya.
Walaupun Pulau Berhala tidak lagi dimiliki Provinsi Jambi, dirinya selaku Bupati tetap menerima keputusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi. “Walau sekarang ada kondisi keputusan yang harus kami hormati dan patuhi,” tandasnya. (sumber: jambi ekspres)
