MUARASABAK, Kadis Perhubungan Tanjab Timur, Abdul Rasid, tidak ingin cepat-cepat membangun dermaga. Dirinya mau setelah ada dermaga bisa langsung dimanfaatkan masyarakat. Sehingga keberadaan dermaga tidak mubazir. "Meski banyak usulan tetapi tidak semuanya akan direalisasikan," ujarnya kemarin (8/4).
Dikatakannya, agar tidak mubazir seperti pembangunan yang sudah-sudah. Dirinya mengharapkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan konsultan untuk turun cek lokasi yang akan dibangun dermaga. "Tepat atau tidaknya bakal dibangun, ada tidak azas manfaatnya jika dibangun," katanya.
Menurut Rasid jika di ikuti dari usulan yang ada di tahun 2013 ini, sudah tentu di setiap desa dan kelurahan ada yang mengusulkan pembangunan dermaga. Namun demikian semuanya dikembalikan dari hasil peninjauan di lapangan. "Itu tadi disetujui atau tidaknya dikembalikan dari hasil cek lapangan dan azas manfaatnya. Kemudian ditentukan di dewan," tegasnya.
Pantau harian ini di lapangan beberapa dermaga yang telah dibangun pada 2012 lalu, hingga saat ini keberadaannya terkesan mubazir. Disinyalir akibat mubazirnya dermaga ini diketahui karena tidak adanya pengecekan terkait azas manfaat yang dibutuhkan masyarakat sebelum pembangunan. (sumber: jambi ekspres)
Dikatakannya, agar tidak mubazir seperti pembangunan yang sudah-sudah. Dirinya mengharapkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan konsultan untuk turun cek lokasi yang akan dibangun dermaga. "Tepat atau tidaknya bakal dibangun, ada tidak azas manfaatnya jika dibangun," katanya.
Menurut Rasid jika di ikuti dari usulan yang ada di tahun 2013 ini, sudah tentu di setiap desa dan kelurahan ada yang mengusulkan pembangunan dermaga. Namun demikian semuanya dikembalikan dari hasil peninjauan di lapangan. "Itu tadi disetujui atau tidaknya dikembalikan dari hasil cek lapangan dan azas manfaatnya. Kemudian ditentukan di dewan," tegasnya.
Pantau harian ini di lapangan beberapa dermaga yang telah dibangun pada 2012 lalu, hingga saat ini keberadaannya terkesan mubazir. Disinyalir akibat mubazirnya dermaga ini diketahui karena tidak adanya pengecekan terkait azas manfaat yang dibutuhkan masyarakat sebelum pembangunan. (sumber: jambi ekspres)
