Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tampaknya tidak main-main dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun 2014 ini. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Drs. H. Rahmat Derita, M.Pd.I kepada wartawan, Sabtu (3/5) menegaskan, tak akan segan untuk menindak tegas dan mengusulkan Kepala Sekolah diganti.
Hal ini dilakukan, jika memang terbukti ada oknum Kepsek yang ikut bermain dalam pelaksanaan UN ini. Apalagi sampai membocorkan soal atau kunci jawaban UN yang diujikan kepada siswa SMP sederajat yang akan menjalani UN besok, Senin (5/5).
“Kalau ada Kepsek yang membocorkan soal. Kita minta bupati dan Kepala Dinas Pendidikannya untuk memecat kepala sekolah yang membocorkan soal,” katanya usai pelepasan naskah soal UN, Sabtu (3/5).
Dalam kesempatan itu, Rahmat mengimbau agar siswa dan wali murid untuk tak percaya soal adanya isu beredarnya kunci jawaban. “Jangan percaya, kalau ada yang percaya malahan orang yang membuat akan memanfaatkan itu. Makanya jangan ada yang percaya kunci. Tak ada, itu,” ungkapnya.
“Bagaimana membuat kunci untuk 20 orang, rasanya mustahil lah. Yakin lah Provinsi Jambi tidak ada dan jangan sampai,” sambungnya lagi.
Ditanya berapa orang siswa yang akan menjalankan UN di LP? Rahmat mengaku belum mendapatkan laporan. “Diharapkan ujian dilakukan di sekolah dan kelompok belajar paket B,” ungkapnya.
Lalu bagaimana dengan siswa SMP-LB yang ada di Kabupaten, apakah bisa menggelar UN sendiri. Sebab, bagi yang tak bisa menyelenggarakan sendiri, siswanya harus menjalankan UN di Kota Jambi. “Tetap di SMP LB sendiri. Yang penting jumlah siswanya dalam 1 sekolah 20 orang itu bisa menyelenggarakan, bukan masalah akreditasinya,” tegasnya.
“Yang penting pelayanan, kalau dari daerah lain harus ke Kota Jambi bayangkan bagaimana susahnya mereka mau ikut UN,” tambahnya lagi.
Untuk diketahui, sebanyak 54.262 orang siswa SMP, MTS, SMP LB dan Paket B se-Provinsi Jambi, besok Senin (5/5) akan mengikuti pelaksanaan Ujian Nasional (UN).
Pada hari itu, siswa akan berjibaku menjawab mata pelajaran yang akan diuji. Sabtu (3/5), Dinas Pendidikan (Diknas) Provinsi Jambi, sudah melakukan pendistribusian naskah soal UN untuk Kabupaten dan Kota se- Provinsi Jambi, yang disaksikan oleh Kepala Diknas Provinsi Jambi, H. Rahmat Derita,M.PdI, Asisten I Setda Provinsi Jambi, Haviz Husaini dan juga Wakapolda Jambi, Kombes Pol, Slamet Riyanto.
--batas--
Terkait pendistribusian soal, Ia menjelaskan, dibagi dalam 4 Zona yakni Zona 1. Kerinci, Kota Sungai Penuh, Merangin, Sarolangun, Zona 2. Batanghari, Tebo, Muarobungo, Zona 3. Muaro, Jambi. Tanjab Timur, dan Tanjab Barat, sedangkan Zona 4, Kota Jambi.
UN sebut Rahmat, adalah untuk menjadi tolak ukur seberapa tinggi kapasitas siswa terhadap pendidikan yang telah di tempuh "Kita harapkan semua anak kita bisa mengikuti UN," sebutnya.
Sementara itu, Asisten II Seteda Provinsi Jambi, Haviz Khusaini, yang mewakili Wagub H. Fahrori Umar, dalam sambutan pelepasan naskah soal UN mengatakan, dari hasil evaluasi, pelaksanaan UN sebelumnya berjalan dengan baik, dan itu menunjuk kesungguhan pemerintah untuk meningkatkan pendidikan. "Telah banyak yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pendidikan," sebutnya.
Namun menurutnya, memang kualitas pendidikan di daerah perkotaan dangan pedesaan sangat berbeda, untuk itu dibutuhkan suatu tolak ukur yakni UN untuk mengetahui kualitas dan untuk dilakukan evaluasi pendidikan tersebut "Dari UN itu nanti akan diketahui kualitas pendidikannya, dan setelah itu untuk dilakukan evaluasi," ungkapnya.
Dirinya mengharapkan, pelaksanaan UN SMP se Provinsi Jambi berjalan lancar, sehingga nanti dapat mengetahui kualitas pendidikan di Provinsi Jambi.
Sementara itu, WakaPolda Jambi Kombes Pol, Slamet Riyanto menegaskan, pihak Polda menurunkan 50 personil untuk pengamanan Pelaksanaan UN. "Kita libatkan dari Polda sebanyak 50 personil," kata Slamet.
Tidak hanya itu, Slamet menyebutkan, di Kabupaten dan Kota dalam Provinsi Jambi setiap Satu sekolah akan dikawal oleh 2 personil dari Polres atau Polsek. "Kalau berapa banyaknya personil dari pihak kepolisian yang diturunkan itu tergantung banyaknya sekolah SMP yang melaksanakan UN, dan setiap sekolah sebanyak 2 orang personil dari Polres dan Polsek," pungkasnya. Demi kenyamanan pelaksanaan UN, petugas kepolisian yang berjaga akan mengenakan pakaian biasa bukan pakaian dinas.
“Sesuai dengan arahan Kapolri petugas yang berjaga untuk besok pada saat UN itu tidak mengenakan pakaian dinas melainkan pakaian preman” tegasnya.
Hal ini dilakukan, agar para siswa yang sedang melaksanakan UN dapat berkonsentarsi, dan tidak cemas, karena banyak siswa yang merasa cemas dan takut apabila melihat anggota yang memakai seragam dinas.
sumber: jambi ekspres
