iklan
MUARA BUNGO , Pengelolaan Keuagan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bungo tahun 2013 yang digunakan oleh Sekretaiat Daerah dan Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) sudah selesai dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuagan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Jambi. Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK-RI Perwakilan Jambi tersebut, persoalan aset pemkab Bungo masih menjadi catatan BPK yang perlu diperbaiki.

Wakil Bupati Bungo, H. Mashuri dikonfirmasi Jambi Ekspres mengatakan, pemeriksaan oleh BPK-RI Perwakilan Jambi baru selesai tanggal 30 April lalu, dimana BPK Jambi sudah satu bulan melakukan pemeriksaan laporan keuangan Pemkab Bungo. Setelah pemeriksaan tersebut untuk rekomendasi beberapa perbaikan sudah disampaikan oleh BPK kepada Pemerintah Kabupaten Bungo. Dalam waktu dekat, BPK akan mengundang pihak Pemerintah Kabupaten Bungo untuk menerima laporan hasil pemeriksaan tersebut.  “Ada beberapa perbaikan yang direkomendasikan dari BPK yang peru kita perbaiki,” katanya.

Dengan adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK ini, Wabup berharap, Kabupaten Bungo mendapatkan hasil yang terbaik dan mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Karena, wabup menilai, sistem pengelolaan keuangan di Pemkab Bungo saat ini dinilai sudah baik. Meskipun masih ada beberapa catatan-catatan yang diberikan. “Salah satu yang masih menjadi catatan BPK adalah masalah aset,” akunya.

Akan tetapi, apabila dilihat dari laporan yang ada, untuk laporan masalah aset sudah ada kemajuan, Pemerintah masih menunggu hasil ahir dari audit nantinya.
“Kita tunggulah, mudah-mudahan mendapatkan hasil yag terbaik. Nanti, BPK akan memaggil kita,” tandasnya.

Sumber : Jambi Ekspres

Berita Terkait



add images