(Seleksi Pejabat Eselon II di Pemerintah Daerah)
Seleksi pejabat Eselon II yang digagas oleh Bupati Kerinci DR. H. Adi Rozal, M.SI dan Wakil Bupati Kerinci Zainal Abidin, S.H., M.H patut mendapatkan apresiasi dari semua pihak.
Pasalnya seleksi pejabat eselon II ini merupakan seleksi yang pertama dilaksanakan oleh pemerintah daerah di Provinsi Jambi. Dengan cara ini, diharapkan semua calon pejabat yang mengikuti seleksi ini akan benar-benar mampu dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat publik.
Peserta seleksi, Bupati dan Wakil Bupati Kerinci harus ingat bahwa seleksi yang dilaksanakan adalah seleksi pejabat publik bukan seleksi untuk menduduki jabatan politik. Karena keduanya sangat erat kaitannya, apalagi di daerah yang baru saja melaksanakan perhelatan akbar Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada).
Hasil yang didapatkan kelak, juga diharapkan oleh semua pihak merupakan orang-orang yang memiliki kemampuan dan ingin memajukan instansi yang dipimpinnya. Bukan hanya ingin duduk di kursi empuk tanpa ada target capaian yang dibuat, dan kepala daerah pun dibuat tak berdaya untuk mereshufle dirinya.
Kita yakin dan percaya dengan sistem yang diterapkan oleh pasangan Adi Rozal dan Zainal Abidin ini, semua pejabat yang akan terpilih akan berupaya sekuat tenaga untuk berjuang mewujudkan target yang telah ditetapkannya sendiri disaat pemaparan makalah dan wawancara di hadapan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci, apabila tidak tercapai, kursi yang diduduki harus rela dilepaskan, karena kontrak kerja telah dibubuhkan tandatangan yang berisi bersedia mengundurkan diri dari posisi tersebut.
Seleksi pejabat eselon II ini seyogyanya memang harus dilaksanakan semua pemerintah daerah, mengingat hal ini adalah sebuah tuntutan Manejemen Sumber Daya Manusia dalam rangka menerapkan sistem Meritokrasi. Karena itulah yang bisa menduduki posisi pejabat publik ini adalah mereka yang memiliki kompetensi dan berprestasi.
Menuju KLB
Untuk dapat menuju Kerinci Lebih Baik (KLB) sesuai dengan slogan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci, maka pejabat yang akan ditetapkan sebagai pejabat eselon II harus mengerti posisinya sebagai pejabat publik bukan mengemban amanah jabatan politik.
Kenapa demikian, di pelbagai daerah, bahkan di Kerinci sendiri, tidak susah untuk menemukan pejabat publik yang terlibat aktif dalam pemenangan pasangan Bupati dan Wakil Bupati. Mental-mental pejabat seperti ini sepertinya tidak bisa dijadikan contoh pejabat publik yang baik. Apa jadinya sebuah daerah apabila pejabat eselonnya selalu terlibat aktif dalam pemenangan calon kepala daerah. Secara otomatis pelayanan kepada masyarakat akan sangat terganggu dengan kondisi ini.
Bupati Kerinci dan Wakil Bupati Kerinci tentu sudah memiliki kriteria pejabat yang akan menjalankan visi dan misinya 5 tahun ke depan, kriteria-kriteria yang diinginkannya tersebut dipastikan merupakan petunjuk pejabat yang seperti apa yang dibutuhkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kerinci. Jika PNS berpolitik dalam pemilihan kepala daerah dianggap tidak benar oleh kepala daerah, maka sudah dipastikan PNS yang terlibat dalam pemenangan calon kepala daerah, tidak akan mendapatkan kepercayaan untuk menduduki jabatan yang diidamkannya.
--batas--
Loyalitas pejabat publik selaku Pegawai Negeri Sipil haruslah kepada negara atau daerah, bukanlah kepada aktor-aktor politik atau kepala daerah dalam proses pemilihan kepala daerah. Mengartikan loyalitas inilah terkadang disalah artikan atau sengaja disalahkan dengan memberikan dukungan sepenuhnya sembari berharap kursi empuk pejabat eselon akan kembali diraih apabila pasangan calon kepala daerah yang didukungnya unggul dan ditetapkan sebagai pemenang.
Dengan dilaksanakannya seleksi ini, pejabat Kerinci yang profesional, mampu dan mau mengantarkan Kerinci Lebih Baik dipastikan akan terjaring dan Kerinci yang maju dalam segala sektor akan terwujud secepatnya. Namun apabila sebaliknya, maka selain akan kesulitan untuk mewujudkan Kerinci Lebih Baik, mental pejabat di Kerinci untuk menjalankan tugas dengan sesungguhnya juga akan terabaikan, mereka akan lebih memilih mengamankan posisinya bukan dengan melaksanakan tugasnya, melainkan menggunakan cara yang tidak tepat.
Tugas Berat Menunggu
Menjadi pejabat eselon II di Kerinci pada masa yang akan datang sepertinya tidak mudah. Tandatangan surat bersedia mengundurkan diri yang dibubuhkan diatas materai 6000 adalah perangkap yang telah disiapkan oleh Adi Rozal dan Zainal Abidin kepada pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.
Apalagi janji-janji saat memaparkan makalah dan wawancara tidak bisa dipenuhi oleh yang bersangkutan. Evaluasi yang super ketat akan dilakukan oleh pasangan ini dalam jangka waktu yang telah ditetapkannya. Tidak ada alasan bagi pejabat untuk tidak memenuhi janji yang telah diucapkan.
Semua sektor diinginkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kerinci mengalami perubahan yang signifikan. Hingga saat ini, sejumlah nama mantan pejabat Kerinci sudah dipastikan gagal di tahap pertama, mereka yang gagal dipastikan tidak mampu meyakinkan Adi Rozal dan Zainal Abidin agar dapat dipilih membantu pasangan tersebut dalam mewujudkan Kerinci Lebih Baik. 50 nama tersisa saat ini untuk mengikuti tahapan selanjutnya, tentu ke 50 peserta yang tersisa beberapa diantaranya adalah wajah lama dan sebagian pula adalah wajah baru. Wajah lama yang tersisa akankah siap mengejawantahkan keinginan pasangan pemimpin Kerinci 5 tahun ke depan, dan siapkan wajah baru untuk bekerja keras mewujudkan keinginan keras Adi Rozal - Zainal Abidin untuk merubah Kerinci menjadi yang lebih baik.
Sektor pariwisata misalnya, dengan potensi yang sangat luar biasa, jika tidak dimaksimalkan oleh dinas pariwisata, maka akan kembali sia-sia. Begitu juga dengan dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, RSU H. Mat Thalib dinas lainnya. Pejabat bertangan dinginlah yang dibutuhkan oleh Kerinci, agar potensi yang dimiliki, tidak sia-sia, dan mampu menjadi kabupaten yang maju, serta mampu bersaing dengan kabupaten dan kota lainnya.
Sebaliknya, apabila pejabat eselon II yang terpilih nantinya tidak mampu mengemban amanah yang diberikan kepadanya, maka Kerinci tidak akan menjadi lebih baik.
Itu semua saat ini tergantung kepada Kepala Daerah yang akhirnya memutuskan siapa yang akan menjadi pembantunya dalam menjalankan tugas 5 tahun yang akan datang. Tim seleksi yang dipercayakan harus menjalankan tugas dengan baik, demi untuk mendapatkan pejabat yang berkompeten, berkualitas dan bertekad bulat untuk memajukan sekepal tanah syurga yang tercampakkan ke bumi itu.
Semua itu tentu tidak akan terlepas dari niat baik untuk mendapatkan pejabat publik yang baik pula, bukanlah balas budi politik, apalagi menjadikan jabatan tersebut sebagai komoditi politik. Semoga.
*Penulis adalah anggota KDC dan Pelanta, tinggal di Jambi.
Sumber : Jambi Independent
