MUARABULIAN, DPRD Batanghari kemarin memberikan 55 poin rekomendasi untuk bupati Batanghari saat menanggapai LKPj Batanghari tahun 2012. ‘’Ke 55 poin itu ditujukan diantaranya Dinas PdK, Dinkes, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dishut, PDAM, dan Pemkab Batanghari,” ungkap Sekwan DPRD Batanghari, M Ilyas.
Dijelaskannya, untuk Dinas PdK, dewan memberikan rekomendasi tentang kebijakan dana bos. Bidang kesehatan, yng disorot tentang meningkatnya persentase kematian bayi dan balita kematian maternal serta bertambahnya penderita gizi buruk. Selain tiu, diperlukan peningkatan pelayaan di Puskesmas yang ada di setiap desa serta pelayanan RSUD Hamba terhasap pasien-pasien yang rawat inap,” ungkapnya.
Di bidang kehutanan, katanya, dewan menilai Dishut tidak mampu melakukan penertiban kawasan Tahura dan hutan lindung lainnya dan pencegahan, serta pengendalian kebakaran hutan. Serta lemahnya kinerja, pengawasan, hal tersebut terbukti dengan tidak efektifnya dalam pengelolaan dan memanfaatkan dana reboisasi.
‘’Untuk itu diharapkan Dishut mampu berkoordinasi dengan lintas sektor lainnya dalam pelaksanaan tata ruang sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Dalam merencanakan program seyogyanya bukan hanya memperhatiakan kelestarian lingkungan, perlu mempertimbangkan azas manfaat warga masyarakat sekitar kawasan hutan,” pungkasnya.
Sementara wakil Bupati Batanghari, Sinwan SH, mengucapkan terima kasih atas masukan dan kritikan serta saran dari para anggota dewan. ‘’Dikesempatan ini, saya mengajak SKPD agar menyimak dan mempelajari dengan serius dari poin-point serta kritikan dari rekomendasi yang diberikan oleh legislative,’’ tandasnya. (sumber: jambi ekspres)
