Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan PC PMII Jambi dan KBM IAIN STS Jambi berunjukrasa di kantor Dinas Pendidikan Prov Jambi, Kamis (2/5) sekitar pukul 11.00 WIB. Mereka menuntut pemerintah pusat menghapus Ujian Nasional (UN), kerena dinilai hanya sebagai ajang bisnis.
Selain itu, para mahasiswa juga menuntut pemerintah meningkatkan kualitas guru, dan sarana prasarana pendidikan. Jam pejaran agama Islam di tiap sekolah harus ditambah, siswi diwajibkan memakai rok panjang, memperhatikan pendidikan di desa terpencil, mengalokasikan anggaran 20 % dari APBN untuk pendidikan yang tepat sasaran, dan mengalihkan anggaran UN untuk sarana prasarana sekolah.
"Masyarakat Indonesia seharusnya bisa merasakan hidup tenang, nyaman, dan tentram di bawah nuangan pemerintah, yang selalu menggemborkan harapan kehidupan yang layak. Namun, pemerintahan yang terkontaminasi kepentingan sepihak membuat cita-cita luhur bangsa menjadi hancur," kata para pengunjukrasa.
Menanggapi aspirasi para pengunjukrasa, Kadis Pendidikan Prov Jambi, Drs H Erwan Malik MM, menyatakan bisa menerima masukan soal rok panjang untuk siswi. Sedangkan, masalah UN adalah kebijakan pemerintah pusat. Daerah hanya sebagai pelaksana.
"Pelaksanaan UN di Prov Jambi UN hingga saat ini bulum ada satu pun masalah. Di pusat memang ada gejolak dan DPR RI saat ini akan memanggil mentri pendidikan.
Jadi, kita tunggu saja putusannya," papar Erwan.
Dialog sempat menjadi tegang dan hampir saja ricuh, lantaran para mahasiswa ngotot agar Dinas Pendidikan menyelesaikan masalah ini.(*)
Reporter : Aldi Saputra.
Redaktur : Joni Yanto.
Selain itu, para mahasiswa juga menuntut pemerintah meningkatkan kualitas guru, dan sarana prasarana pendidikan. Jam pejaran agama Islam di tiap sekolah harus ditambah, siswi diwajibkan memakai rok panjang, memperhatikan pendidikan di desa terpencil, mengalokasikan anggaran 20 % dari APBN untuk pendidikan yang tepat sasaran, dan mengalihkan anggaran UN untuk sarana prasarana sekolah.
"Masyarakat Indonesia seharusnya bisa merasakan hidup tenang, nyaman, dan tentram di bawah nuangan pemerintah, yang selalu menggemborkan harapan kehidupan yang layak. Namun, pemerintahan yang terkontaminasi kepentingan sepihak membuat cita-cita luhur bangsa menjadi hancur," kata para pengunjukrasa.
Menanggapi aspirasi para pengunjukrasa, Kadis Pendidikan Prov Jambi, Drs H Erwan Malik MM, menyatakan bisa menerima masukan soal rok panjang untuk siswi. Sedangkan, masalah UN adalah kebijakan pemerintah pusat. Daerah hanya sebagai pelaksana.
"Pelaksanaan UN di Prov Jambi UN hingga saat ini bulum ada satu pun masalah. Di pusat memang ada gejolak dan DPR RI saat ini akan memanggil mentri pendidikan.
Jadi, kita tunggu saja putusannya," papar Erwan.
Dialog sempat menjadi tegang dan hampir saja ricuh, lantaran para mahasiswa ngotot agar Dinas Pendidikan menyelesaikan masalah ini.(*)
Reporter : Aldi Saputra.
Redaktur : Joni Yanto.
