Ada sebanyak 104 potensi konflik yang ada di Provinsi Jambi. Dari kesemuanya, potensi konflik yang berasal dari pengolahan Sumber Daya Alam yang paling mendominasi, hingga mencapai 57 potensi. Hal ini dikemukakan oleh Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus (HBA) usai membuka Rapat Koordinasi Tim Terpadu Rencana Latihan Bersama Antara Pemda, TNI, dan Polri Dalam Penghentian Kekerasan Fisik Akibat Konflik Sosial (Pilkada/Politik dan Lahan/SDA) di Provinsi Jambi.
Dia mengungkapkan, rapat koordinasi (Rakor) ini dilaksanakan sebagai upaya untuk menindaklanjuti Inpres No. 02 Tahun 2013 Tanggal 28 Januari tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri.
Diuraikannya, potensi konflik yang bersumber dari Poleksosbud ada sebanyak 13 potensi konflik. Lalu, konflik yang bersumber dari isu Sara sebanyak 25 potensi. Kemudian, konflik yang bersumber dari batas wilayah sebanyak 9 potensi dan terakhir, konflik yang bersumber dari sumber daya alam sebanyak 57 potensi konflik.
"Dari data-data tersebut, harus dilakukan upaya-upaya penyelesaian dan sebagai langkah mengeliminir berbagai kejadian-kejadian atau permasalahan-permasalahan yang terjadi di Provinsi Jambi," imbuhnya.
Gubernur mengemukakan, guna mendukung sinergitas, perlu didukung dengan pelaksanaan latihan gabungan antara Pemda, TNI, dan Polri, sebagai berikut. Selanjutnya, gubernur menyampaikan rencana latihan gabungan antara Pemda, TNI, dan Polri dalam menghentikan kekerasan fisik akibat konflik sosial tahun 2013 di Provinsi Jambi.
Gubernur mengungkapkan, tindak lanjut Inpres tersebut diikuti oleh pusat. Sampai sejauh mana daerah-daerah mengimplementasikan instruksi itu. "Ternyata, dalam rapat gubernur kemarin, ada juga daerah yang belum membuat rencana aksi. Kita, alhamdulillah cepat membuat rencana aksi daerah, dan ini berkat kerjasama kita semua, dari Kapolda, Danrem, termasuk dari Pemda Provinsi," tutur gubernur.
"Sekarang bagaimana tindak lanjutnya. Saya, tadi setelah mendengar ekspose dari Polda, kita akan mem-back up nanti rencana tanggal 29 itu," tambahnya. (sumber: jambi ekspres)
Dia mengungkapkan, rapat koordinasi (Rakor) ini dilaksanakan sebagai upaya untuk menindaklanjuti Inpres No. 02 Tahun 2013 Tanggal 28 Januari tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri.
Diuraikannya, potensi konflik yang bersumber dari Poleksosbud ada sebanyak 13 potensi konflik. Lalu, konflik yang bersumber dari isu Sara sebanyak 25 potensi. Kemudian, konflik yang bersumber dari batas wilayah sebanyak 9 potensi dan terakhir, konflik yang bersumber dari sumber daya alam sebanyak 57 potensi konflik.
"Dari data-data tersebut, harus dilakukan upaya-upaya penyelesaian dan sebagai langkah mengeliminir berbagai kejadian-kejadian atau permasalahan-permasalahan yang terjadi di Provinsi Jambi," imbuhnya.
Gubernur mengemukakan, guna mendukung sinergitas, perlu didukung dengan pelaksanaan latihan gabungan antara Pemda, TNI, dan Polri, sebagai berikut. Selanjutnya, gubernur menyampaikan rencana latihan gabungan antara Pemda, TNI, dan Polri dalam menghentikan kekerasan fisik akibat konflik sosial tahun 2013 di Provinsi Jambi.
Gubernur mengungkapkan, tindak lanjut Inpres tersebut diikuti oleh pusat. Sampai sejauh mana daerah-daerah mengimplementasikan instruksi itu. "Ternyata, dalam rapat gubernur kemarin, ada juga daerah yang belum membuat rencana aksi. Kita, alhamdulillah cepat membuat rencana aksi daerah, dan ini berkat kerjasama kita semua, dari Kapolda, Danrem, termasuk dari Pemda Provinsi," tutur gubernur.
"Sekarang bagaimana tindak lanjutnya. Saya, tadi setelah mendengar ekspose dari Polda, kita akan mem-back up nanti rencana tanggal 29 itu," tambahnya. (sumber: jambi ekspres)
