Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) melakukan audit terhadap pelaksanaan Ujian Nasional (UN). Hal ini diakui langsung oleh Rizal Jalil, anggota BPK RI kepada sejumlah wartawan, kemarin.
Menurutnya, saat ini pihaknya tengah melakukan penyelesaian laporan dari hasil audit yang sudah dilakukan. “Mengenai UN, BPK RI sedang melaksanakan finalisasi laporan terkait UN itu,” ujarnya.
Dikatakannnya, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan UN itu sejak kurang lebih satu bulan belakangan. “Kita sudah melakukan pemeriksaan sekitar satu bulan. Ketika masalah muncul kita mulai turun,” ungkapnya.
Dia menyampaikan, kemungkinan, hasil audit itu akan diserahkan ekpada pemerintah pusat dan juga kepada Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono pada awal bulan depan. Sebab, masih ada penyelesaian laporan hasil audit yang harus dilakukan oleh pihak BPK RI sendiri. “Saya kira pada tanggal 12 nanti kita bisa menyampaikan ke pemerintah pusat dan juga Presiden,” ujarnya.
Sayangnya, dia enggan memberikan banyak komentar terkait dengan ada apa saja temuan dari BPK RI terhadap pelaksanaan UN tahun 2013 tersebut. Pasalnya, hal itu belum bisa dipublikasikan kepada masyarakat luas. “Tunggu saja ya. Kan lagi finalisasi. Nanti akan kita sampaikan semuanya,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, jumlah kelulusan siswa SMA/SMK sederajat dalam UN tahun 2013 ini cukup mencengangkan. Terjadi peningkatan hingga 3 kali lipat jumlah siswa yang tak lulus jika dibandingkan dengan tahun lalu. Berdasarkan data yang ada, tahun lalu, dari jumlah 34. 454 orang peserta UN, hanya 171 siswa tak lulus.
Sementara, data kelulusan sementara tahun 2013 yang didapatkan harian ini dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, secara total siswa tak lulus mencapai angka 537 orang siswa dari total peserta 37. 486 orang.
Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Abdul Mukti mengatakan, peningkatan jumlah siswa tak lulus ini merupakan tanggung jawab seluruh komponen dalam pendidikan.
“Penurunan (tingkat kelulusan, red) ini dihubungkan dengan seluruh kompenen, guru, siswa, Diknas Kabupaten/Kota serta Provinsi dan pengawas semua bertanggung jawab atas ini,” katanya saat dimintai keterangannya, kemarin (25/5).
Akan tetapi, katanya, pihaknya sudah membuat program antisipasi untuk mengatasinya. Program ini diakuinya menjadi program unggulan di Provinsi Jambi, yakni program bimbingan belajar menuju perguruan tinggi. “Actionnya, yang paling utama adalah untuk mendongkrak jumlah lulusan,” terangnya.
Dia juga mengakui, jika regulasi terbaru soal pelaksanaan UN dengan 20 paket soal berbeda dalam satu kelas sangat berpengaruh terhadap penignkatan jumlah siswa tak lulus ini. “Dengan 20 paket soal itu menimbulkan kegelisahan. Sehingga harus membuat terobosan agar tahun berikutnya jumlah lulusan meningkat dan dibarengi dengan kualitas yang diterima perguruan tinggi terkemuka di Indonesia,” katanya.
Secara nasional, sambungnya, pola 20 paket soal ini merupakan hal yang baru bagi guru dan siswa. Akan tetapi, jika semua komponen pendidikan dan siswa mengikuti kegiatan belajar mengajar secara serius, tingkat kelulusan akan baik. “Kalau semua komponen, mulai guru, pengawas, kepala sekolah, dinas pendidikan dan semua komponen yang bertanggung jawab bekerja maksimal, bagaimanabentuknya, apakah 20 paket atau 30 paket tak akan berpengaruh terhadap hasilnya,” ungkapnya.
Dia mengakui, jika regulasi terbaru dengan 20 paket soal itu adalah hal yang biasa. “Siswa dan guru belum terbiasa dengan sistim 20 paket ini. Yang jelas tanggung jawab kami, apapun polanya kami harus siap. Artinya harus dikembalikan ke pola pembinaan guru dan memerankan. Seluruh komponen baik pengawas dan seluruhnya agar hasilnya nanti dapat hasil yang maksimal,” cetusnya. (sumber: jambi ekspres)
Menurutnya, saat ini pihaknya tengah melakukan penyelesaian laporan dari hasil audit yang sudah dilakukan. “Mengenai UN, BPK RI sedang melaksanakan finalisasi laporan terkait UN itu,” ujarnya.
Dikatakannnya, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan UN itu sejak kurang lebih satu bulan belakangan. “Kita sudah melakukan pemeriksaan sekitar satu bulan. Ketika masalah muncul kita mulai turun,” ungkapnya.
Dia menyampaikan, kemungkinan, hasil audit itu akan diserahkan ekpada pemerintah pusat dan juga kepada Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono pada awal bulan depan. Sebab, masih ada penyelesaian laporan hasil audit yang harus dilakukan oleh pihak BPK RI sendiri. “Saya kira pada tanggal 12 nanti kita bisa menyampaikan ke pemerintah pusat dan juga Presiden,” ujarnya.
Sayangnya, dia enggan memberikan banyak komentar terkait dengan ada apa saja temuan dari BPK RI terhadap pelaksanaan UN tahun 2013 tersebut. Pasalnya, hal itu belum bisa dipublikasikan kepada masyarakat luas. “Tunggu saja ya. Kan lagi finalisasi. Nanti akan kita sampaikan semuanya,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, jumlah kelulusan siswa SMA/SMK sederajat dalam UN tahun 2013 ini cukup mencengangkan. Terjadi peningkatan hingga 3 kali lipat jumlah siswa yang tak lulus jika dibandingkan dengan tahun lalu. Berdasarkan data yang ada, tahun lalu, dari jumlah 34. 454 orang peserta UN, hanya 171 siswa tak lulus.
Sementara, data kelulusan sementara tahun 2013 yang didapatkan harian ini dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, secara total siswa tak lulus mencapai angka 537 orang siswa dari total peserta 37. 486 orang.
Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Abdul Mukti mengatakan, peningkatan jumlah siswa tak lulus ini merupakan tanggung jawab seluruh komponen dalam pendidikan.
“Penurunan (tingkat kelulusan, red) ini dihubungkan dengan seluruh kompenen, guru, siswa, Diknas Kabupaten/Kota serta Provinsi dan pengawas semua bertanggung jawab atas ini,” katanya saat dimintai keterangannya, kemarin (25/5).
Akan tetapi, katanya, pihaknya sudah membuat program antisipasi untuk mengatasinya. Program ini diakuinya menjadi program unggulan di Provinsi Jambi, yakni program bimbingan belajar menuju perguruan tinggi. “Actionnya, yang paling utama adalah untuk mendongkrak jumlah lulusan,” terangnya.
Dia juga mengakui, jika regulasi terbaru soal pelaksanaan UN dengan 20 paket soal berbeda dalam satu kelas sangat berpengaruh terhadap penignkatan jumlah siswa tak lulus ini. “Dengan 20 paket soal itu menimbulkan kegelisahan. Sehingga harus membuat terobosan agar tahun berikutnya jumlah lulusan meningkat dan dibarengi dengan kualitas yang diterima perguruan tinggi terkemuka di Indonesia,” katanya.
Secara nasional, sambungnya, pola 20 paket soal ini merupakan hal yang baru bagi guru dan siswa. Akan tetapi, jika semua komponen pendidikan dan siswa mengikuti kegiatan belajar mengajar secara serius, tingkat kelulusan akan baik. “Kalau semua komponen, mulai guru, pengawas, kepala sekolah, dinas pendidikan dan semua komponen yang bertanggung jawab bekerja maksimal, bagaimanabentuknya, apakah 20 paket atau 30 paket tak akan berpengaruh terhadap hasilnya,” ungkapnya.
Dia mengakui, jika regulasi terbaru dengan 20 paket soal itu adalah hal yang biasa. “Siswa dan guru belum terbiasa dengan sistim 20 paket ini. Yang jelas tanggung jawab kami, apapun polanya kami harus siap. Artinya harus dikembalikan ke pola pembinaan guru dan memerankan. Seluruh komponen baik pengawas dan seluruhnya agar hasilnya nanti dapat hasil yang maksimal,” cetusnya. (sumber: jambi ekspres)
