MUARABULIAN, Rencana studi banding kepala desa (Kades) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ke Yokyakarta, mendapat sorotan, Anggota Komisi I DPRD Batanghari, bukan hanya itu saja, akan tetapi Anggota Komisi I DPRD Batanghari juga menolak ikut serta dalam studi banding tersebut.
Masuri, salah satu Anggota Komisi I DPRD Batanghari, mengatakan menolak ikut serta dalam studi banding Kepala Desa "Saya menilai studi banding para Kades dan BPD ke Yokyakarta adalah kontra produktif, dan ini penuh dengan muatan politis saja," kata Masuri dari Partai Hanura ini.
Menurut dia, pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batanghari seharusnya bisa menunjukkan kegiatan yang betul-betul bermanfaat dan baik kepada rakyat, terlebih yang menjadi konstituen mereka. "Yang jelas kami dari anggota DPRD Batanghari tidak ikut campur dalam studi banding para Kades dan juga BPD," ujarnya.
Senada dikatakan, Ketua Komisi I DPRD Batanghari, Ahmad Dailami. ia juga membantah dengan keberangkatan para Kades dan BPD tersebut. Bahkan, studi banding ini merupakan agenda yang dinilai mubazir. "Kami juga tidak akan menyetujui dan tidak akan mengesahkan alokasi penggunaan dana keberangkatan Kades dan BPD ini," kata Politisi PDIP ini.
Sementara itu, rencana studi banding ini merupakan kebijakan Bupati Batanghari dan sudah dibicarakan dengan dengan Kepala Badan Pemerintahan Masyarakat Pemerintah Desa (BPMPD) Batanghari dan mereka siap untuk membawa BPD studi banding ke luar daerah.Daerah yang menjadi study Banding adalah Jogja, karena daerah ini tata cara pengelolaan keuangannya desanya cukup baik dan tertib, sehingga perlu dicontoh dan dipelajari kembali.(sumber: jambi ekspres)
Masuri, salah satu Anggota Komisi I DPRD Batanghari, mengatakan menolak ikut serta dalam studi banding Kepala Desa "Saya menilai studi banding para Kades dan BPD ke Yokyakarta adalah kontra produktif, dan ini penuh dengan muatan politis saja," kata Masuri dari Partai Hanura ini.
Menurut dia, pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batanghari seharusnya bisa menunjukkan kegiatan yang betul-betul bermanfaat dan baik kepada rakyat, terlebih yang menjadi konstituen mereka. "Yang jelas kami dari anggota DPRD Batanghari tidak ikut campur dalam studi banding para Kades dan juga BPD," ujarnya.
Senada dikatakan, Ketua Komisi I DPRD Batanghari, Ahmad Dailami. ia juga membantah dengan keberangkatan para Kades dan BPD tersebut. Bahkan, studi banding ini merupakan agenda yang dinilai mubazir. "Kami juga tidak akan menyetujui dan tidak akan mengesahkan alokasi penggunaan dana keberangkatan Kades dan BPD ini," kata Politisi PDIP ini.
Sementara itu, rencana studi banding ini merupakan kebijakan Bupati Batanghari dan sudah dibicarakan dengan dengan Kepala Badan Pemerintahan Masyarakat Pemerintah Desa (BPMPD) Batanghari dan mereka siap untuk membawa BPD studi banding ke luar daerah.Daerah yang menjadi study Banding adalah Jogja, karena daerah ini tata cara pengelolaan keuangannya desanya cukup baik dan tertib, sehingga perlu dicontoh dan dipelajari kembali.(sumber: jambi ekspres)
