MUARASABAK, Dari razia yang diadakan Dispenda Tanjab Timur, kemarin (3/6), terdata belasan alat berat milik perusahaan yang beroperasi di Tanjab Timur ternyata tak pernah bayar pajak. Pelaksana Tugas (Peltu) UPTD Dispenda Tanjab Timur, Zaki Zulkarnain, mengatakan razia alat berat yang dilakukan sesuai dengan Perda Nomor 6 Tahun 2010. "Bagi pemilik kendaraan alat berat itu wajib membayar pajak alat berat," ujarnya.
Menurutnya, razia yang dilakukan Dispenda ini, dilakukan secara serentak diseluruh Provinsi. Dengan harapan kepada pemilik alat berat, agar segera memenuhi kewajibannya. "Hari ini baru ada 8 perusahaan yang kami razia yang belum bayar pajak alat berat," jelasnya.
Dikatakannya, ada beberapa perusahaan yang telah lama beroperasi namun alat berat yang dimiliki selama beroperasi hingga saat ini tidak pernah sama sekali melaporkan pajak alat berat. "Berbagai upaya yang kami lakukan salah satunya dengan melayangkan surat namun hingga saat ini belum ada realisasinya. Dan hari ini kami lakukan razia agar mereka sadar akan kewajibannya," paparnya.
Jika dalam hal ini pihak perusahaan tidak mempunyai itikad baik, tambahnya tentu pihak Dispenda mempunyai kewenangan untuk menyetop seluruh kegiatan perusahaan yang menggunakan alat berat. "Tidak menutup kemungkinan akan distop aktifitasnya, sampai mereka (perusahaan, red) memenuhi kewajibannya," terangnya.
Sementara dari belasan perusahaan yang beroperasi dan memiliki alat berat diwilayah Kabupaten Tanjab Timur antara lain PT SBC, dan PT Batang Hari Bahari. Masing-masing perusahaan beroperasi dibidang pengolahan batu alam.(sumber: jambi ekspres)
Menurutnya, razia yang dilakukan Dispenda ini, dilakukan secara serentak diseluruh Provinsi. Dengan harapan kepada pemilik alat berat, agar segera memenuhi kewajibannya. "Hari ini baru ada 8 perusahaan yang kami razia yang belum bayar pajak alat berat," jelasnya.
Dikatakannya, ada beberapa perusahaan yang telah lama beroperasi namun alat berat yang dimiliki selama beroperasi hingga saat ini tidak pernah sama sekali melaporkan pajak alat berat. "Berbagai upaya yang kami lakukan salah satunya dengan melayangkan surat namun hingga saat ini belum ada realisasinya. Dan hari ini kami lakukan razia agar mereka sadar akan kewajibannya," paparnya.
Jika dalam hal ini pihak perusahaan tidak mempunyai itikad baik, tambahnya tentu pihak Dispenda mempunyai kewenangan untuk menyetop seluruh kegiatan perusahaan yang menggunakan alat berat. "Tidak menutup kemungkinan akan distop aktifitasnya, sampai mereka (perusahaan, red) memenuhi kewajibannya," terangnya.
Sementara dari belasan perusahaan yang beroperasi dan memiliki alat berat diwilayah Kabupaten Tanjab Timur antara lain PT SBC, dan PT Batang Hari Bahari. Masing-masing perusahaan beroperasi dibidang pengolahan batu alam.(sumber: jambi ekspres)
